RADAR BOGOR - Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi mengunjungi beberapa sekolah yang ada di wilayah pemerintahannya.
Lewat unggahannya di kanal youtube pribadi miliknya, Kang Dedi Mulyadi Channel, ia membagikan cerita kunjungannya ke SMA yang berada di Cirebon.
Saat sedang mengurusi soal Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) yang gagal, Dedi diberhentikan oleh dua orang siswa yang ingin mengadukan soal dana Program Indonesia Pintar (PIP).
"Kita mau mengadukan PIP yang diambil," sebut salah seorang siswi SMAN 7 Cirebon.
Ia menceritakan, seharusnya dana PIP yang diterima sejumlah Rp1,8 juta, namun dipotong partai sebesar Rp250 ribu per siswa.
"Buku tabungan, ATM, dan PIN diserahkan ke sekolah," ungkap siswi tersebut.
Ia juga mengungkapkan soal sumbangan untuk gedung sekolah sebesar Rp6.400.000, sumbangan untuk masjid, dan pembayaran SPP Rp200 ribu per bulan.
Dedi menuturkan kepada kedua siswi tersebut, bahwa uang SPP sekolah seharusnya gratis.
Mendengar keluhan tersebut, Dedi pun langsung menyambangi pengurus sekolah untuk meminta klarifikasi mengenai adanya beberapa pungutan tersebut.
Sayangnya, Kepala Sekolah SMAN 7 Cirebon tidak berada di tempat, sehingga gubernur terpilih Jawa Barat tersebut bertemu dengan pengurus yang lain.
Pihak sekolah yang diwakili Humas pun menjelaskan terkait adanya permintaan sumbangan tersebut.
"Sumbangan Rp6,4 Juta itu yang memutuskan wali murid bersama komite dan bisa dicicil hingga kelas 12," sebut pengurus sekolah.
Ia menjelaskan, biaya tersebut diperuntukan untuk LKS yang tidak tercover dana BOS dan BOPD provinsi.
Namun, Dedi mengklaim jika kedua bantuan tersebut cukup untuk operasional sekolah berdasarkan pengakuan kepala sekolah lainnya.
Kedepannya, mantan Bupati Purwakarta tersebut akan mengalokasikan dana untuk kebutuhan sekolah yang tidak tercover dana bantuan.
"Pungutan atas nama Komite tetap tidak diperbolehkan," tutur Dedi Mulyadi.
Mengenai adanya pungutan SPP sebesar Rp200 ribu, pihak sekolah menjelaskan dana tersebut diperuntukan untuk membayar hutang karena adanya pembangunan di lingkungan sekolah.
Pihak sekolah juga menjabarkan terkait pemotongan dana PIP yang dialokasikan untuk dana aspirasi partai.
"Pemotongan dana PIP diberikan langsung kepada partai, bukan ke sekolah," ungkapnya.
Pihak sekolah melanjutkan, sudah menginformasikan pemotongan tersebut kepada siswa-siswi yang mendapat PIP. Agar bisa diberitahukan kepada wali murid.
Ia menuturkan, pihak sekolah sempat dilema karena sebelumnya pernah tidak mencairkan dana PIP. Namun, pihak orang tua mempertanyakan bantuan tersebut.
Akhirnya, sekolah memutuskan untuk mencairkan dana PIP walau ada pemotongan untuk partai.
Editor : Siti Dewi Yanti