RADAR BOGOR - Lebih dari Rp4 Miliar bantuan dana PIP (Program Indonesia Pintar) di Kabupaten Bogor sempat tidak tersalurkan ke siswa sebagai penerima manfaat.
Angka mengenai dana PIP siswa tersebut dikemukakan oleh Aktifis Sosial Ronald A Sinaga saat menjadi narasumber di kegiatan diskusi pendidikan yang dihelat oleh Lembaga Studi Visi Nusantara (LS Vinus) di Bogor, pada Rabu (26/2/2025).
Laki-laki yang akrab disapa Broron itu juga menyebut, angkat dana PIP yang sempat tidak tersalurkan itu dia dapat, hasil sidak yang dilakukan di dua wilayah, yakni Kecamatan Tenjo dan Kecamatan Parung Panjang Kabupaten Bogor.
"Dan total duit yang kami sudah selamatkan dari dua wilayah itu, Rp.4.326.850 Miliar kami datang ke 13 sekolah, dananya sudah disalurkan ke 4.228 siswa," ungkap Broron
Namun Broron mengungkapkan bahwa hingga saat ini pihaknya juga masih menerima sejumlah laporan dugaan penyelewengan dana bantuan PIP di wilayah Kabupaten Bogor lainnya.
Seperti di Cibinong, Cileungsi, Jonggol, hingga Rumpin, hanya saja karena keterbatasan waktu dan jarak pihaknya belum sempat mendatangi wilayah-wilayah tersebut.
Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu sangat menyayangkan di zaman kecanggihan teknologi dan informasi saat ini masih ada saja oknum sekolah yang melakukan praktek penyelenwengan dana PIP
Padahal secara Juru Teknis (Juknis) Broron menilai program dana PIP itu sangat mulia karena untuk membantu keberlangsungan pendidikan siswa yang ekonominya di bawah rata-rata.
"Sehingga dalam hal ini saya tidak menyalahkan Disdik, tapi permasalahannya ada di aparat penegak hukum, baik itu kepolisian ataupun inspektorat," tuturnya.
Tidak hanya itu, Broron juga menjelaskan maraknya dugaan penyelewengan dana PIP ini akibat ketidak tahuan masing masing satuan pendidikan terhadap Juknis pendistribusian program bantuan ini.
Namun hal ini langsung dibantah oleh Koordinator Pengawas SMP dan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Pepen. Sebab dia menyebut bahwa pihaknya telah rutin untuk melakukan sosialisasi ke masing masing sekolah.
"Jadi tidak mungkin ini terjadi sebab kami ketika ada kebijakan dari pusat, langsung kami sosialisasikan ke bawah, tapi kalau ada oknum sekolah yang melakukan itu kami tidak bisa membantah," pungkasnya.
Editor : Rani Puspitasari Sinaga