RADAR BOGOR - Pemerintahan mencanangkan program sekolah rakyat yang akan dimulai pada tahun ajaran 2025-2026.
Program ini dinilai dapat memberikan akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat kurang mampu.
Dilansir dari laman resmi Presiden RI, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyebut ada 53 lokasi yang siap menyelenggarakan sekolah rakyat.
“Kami melaporkan per 10 Maret 2025 sudah ada 53 lokasi yang siap untuk menyelenggarakan sekolah rakyat ini,” kata Gus Ipul.
Lokasi sekolah rakyat tersebar di wilayah Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, NTT, Kalimantan, dan Papua.
Program sekolah rakyat bakal menggandeng pemerintah daerah untuk melakukan persiapan teknis secara berjenjang.
“2-3 hari kedepan kami akan berkoordinasi dengan gubernur, dengan bupati, wali kota, di mana persiapan-persiapan yang kami lakukan itu paralel,” ungkap Gus Ipul.
Presiden Prabowo dalam rapat kabinet merah putih pada Senin, (10/3/2025) menegaskan mengenai lokasi sekolah rakyat, kurikulum, sarana-prasarana, serta mekanisme penerimaan siswa.
Program sekolah rakyat akan terus melakukan kebutuhan anggaran dalam pembangunan serta renovasi sekolah rakyat.
Selain itu, Gus Ipul menyebut bahwa penyelenggaraan sekolah rakyat tidak hanya berfokus pada kurikulum, tetapi juga memastikan kesiapan infrastruktur.
Sekolah-sekolah yang dipilih memerlukan syarat kelayakan mengenai ketersediaan asrama, ruang kelas, ruang ibadah, kantin, sampai fasilitas olahraga.
Proses Penerimaan Murid
Pada rapat Kabinet Merah Putih, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan bahwa penerimaan siswa akan menggunakan Data tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Data tersebut difokuskan kepada masyarakat dengan ekonomi rentan.
Terdapat 53 lokasi yang dipilih sebagian besar berada di daerah yang membutuhkan akses pendidikan dan memiliki jumlah masyarakat kurang mampu yang tinggi.
“Jadi ini sudah sangat selaras dengan data-data yang ada di BPS,” pungkas Amalia.
Editor : Eka Rahmawati