RADAR BOGOR - Kementerian Sosial menggenjot persiapan Sekolah Rakyat, program pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan pentingnya agar semua pihak bergerak cepat untuk memastikan program Sekolah Rakyat berjalan sesuai target.
Dalam rapat koordinasi pada Senin (17/3/2025), Gus Ipul menyatakan bahwa Presiden telah menginstruksikan seluruh kementerian dan pemerintah daerah untuk mendukung Kemensos dalam proses persiapan, perencanaan, dan operasional program tersebut.
Sebagai tahap awal, calon siswa akan mengikuti program matrikulasi selama satu tahun sebelum masuk ke pembelajaran reguler.
Program ini bertujuan memberikan orientasi bahasa dan keterampilan dasar sebelum sekolah beroperasi penuh.
"Presiden mengatakan, kalau memang perlu setahun untuk matrikulasi, tidak masalah. Yang penting anak-anak siap betul saat sekolah mulai berjalan penuh," jelasnya.
79 Lokasi Siap Jalankan Sekolah Rakyat
Kemensos mengonfirmasi 79 lokasi telah siap menjalankan Sekolah Rakyat, dengan rincian:
- 41 lokasi di bawah Kemensos,
- 30 lokasi di Jawa Timur,
- 1 lokasi di Solok, Sumatera Barat,
- 2 lokasi di Perguruan Tinggi,
- 4 lokasi di IPWL.
Beberapa daerah lain juga menyatakan minatnya tetapi masih dalam proses administrasi.
Sekjen Kemensos Robben Rico mengatakan bahwa pihaknya terus menyelesaikan berbagai aspek teknis agar program ini berjalan lancar.
"Kami sudah menuntaskan draf final petunjuk teknis yang akan dipaparkan pekan ini. Selain itu, kami juga sedang berkoordinasi dengan Kementerian PAN-RB dan pihak terkait untuk rekrutmen guru," kata Robben Rico.
Saat ini, tim teknis masih menyelesaikan masalah status lahan dan bangunan yang akan digunakan.
Pemerintah daerah diberi pilihan untuk menghibahkan atau meminjamkan aset yang dimiliki demi kelancaran operasional Sekolah Rakyat.
Mulai Beroperasi 1 Juli 2025
Baca Juga: Pemkot Bogor Jalankan 13 Langkah Strategis Pengendalian Inflasi yang Disusun Pemprov Jabar
Sekolah Rakyat dijadwalkan berjalan penuh mulai 1 Juli 2025.
Sebelum itu, Kemensos akan melakukan sosialisasi kepada pemerintah daerah guna memastikan kesiapan wilayah.
Selain itu, Kemensos sedang membahas cara-cara pengawasan dan pelaksanaan program ini, termasuk kemungkinan pembentukan tim khusus di daerah untuk memantau pelaksanaan Sekolah Rakyat.
"Kami tidak ingin ada kendala di lapangan. Oleh karena itu, kami memastikan semua peraturan, anggaran, dan tenaga pendukung siap sebelum program ini diluncurkan secara resmi," tambah Robben Rico.
Dengan dukungan berbagai pihak, Sekolah Rakyat diharapkan dapat memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, mengurangi angka putus sekolah, serta membantu pengentasan kemiskinan.(*)
Editor : Halimatu Sadiah