RADAR BOGOR - Pendidikan ala militer untuk anak bermasalah yang dicanangkan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi belum berlaku di Kota Bogor. Kebijakan tersebut dinilai tidak memiliki kriteria jelas.
Oleh karenanya Wali Kota Bogor, Dedie Rachim meminta kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengeluarkan kriteria pasti siswa yang diharuskan masuk ke barak.
“Jangan kemudian kriteria itu tidak jelas dan kita salah memilih, kalau setiap anak dikirim ke barak, nantu barak penuh juga, banyak soalnya kriteria anak nakal,” jelas Wali Kota Bogor.
Jika kriteria siswa nakal tersebut sudah jelas, maka Dedie memberikan garansi pihaknya akan memberlakukan hal serupa. Sebagai kepala daerah dia tidak ingin mengambil langkah yang salah.
“Apabila kriterianya sudah jelas, seperti main game 12 jam dalam sehari, meresahkan lingkungan tidak taat ke orang tua mangga silahkan dicari, kita masukan ke barak,” tegasnya.
Pendidikan ala militer dikhawatirkan mengganggu skema pembelajaran siswa. Sebab saat ini para pelajar disebut Dedi mesti berpacu dengan kurikulum dan silabus pembelajaran.
Disisi lain, ada beberapa skema pendisiplinan bagi siswa. Dedie mencontohkan, sekolah yang pelajarnya selalu tawuran maka tidak diperkenankan mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi, baik negeri ataupun swasta.
Baginya hukuman tersebut sudah cukup memberikan efek jera. Dedie menegaskan untuk melakukan pendisipilinan memang perlu beberapa tahapan yang mesti dilalui.
“Misalnya melarang anak-anak bawa motor yang belum punya Surat Izin Mengendarai (SIM) atau tidak menggunakan helm, dari situ muncul pendisiplinan, muncul kesadaran, muncul ketaatan kepada hukum dan aturan,” pungkasnya. (rp1)
Editor : Yosep Awaludin