RADAR BOGOR - Banyaknya pelajar yang tidak lolos masuk ke sekolah negeri melalui Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025, disorot berbagai pihak, termasuk Komisi X DPR RI.
Sebab, dengan banyaknya anak tidak masuk sekolah negeri melalui SPMB, memaksa mereka masuk ke sekolah swasta dengan biaya yang cukup besar. Komisi X DPR RI khawatir, itu menjadi masalah lain.
Kekhawatiran soal banyaknya anak tidak keterima di SPMB dan masuk sekolah negeri, diutarakan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani.
Dia pun mendorong pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi No.3 Tahun 2025.
Putusan yang diketuk oleh Ketua MK, Suhartoyo pada 5 Maret 2025 tersebut, menyebutkan bahwa pemerintah berkewajiban untuk menjamin biaya pendidikan dasar, baik di sekolah negeri maupun swasta.
“Kami sedang meminta Menteri (Dikdasmen) untuk mengkaji putusan MK tentang pendidikan gratis, kalau memang itu harus segera dilaksanakan dalam rangka menampung calon siswa yang tak tertampung di sekolah negeri,” ujar politikus Partai Kebangkitan Bangsa tersebut dalam laman media sosial resmi DPR RI.
Lalu juga menyebut, bahwa pihaknya dan pemerintah tengah menyusun formula yang sesuai untuk melaksanakan putusan MK tersebut.
“Formulanya sedang kami susun, dan mudah-mudahan bisa terlaksana dalam waktu dekat,” tandas pria asal Nusa Tenggara Barat tersebut.
Dia juga meminta tiap-tiap daerah bisa berkolaborasi dengan sekolah swasta, untuk menghasilkan solusi, agar bisa menampung anak-anak, khususnya yang perekonomian rendah agar bisa bersekolah di swasta.
Dalam rilis yang sama, Komisi X DPR RI juga menegaskan komitmennya dalam menegakkan amanat konstitusi untuk menyediakan pendidikan dasar yang adil, gratis, dan merata bagi seluruh anak bangsa.
Editor : Rani Puspitasari Sinaga