IGI Minta Penangan Guru diambil alih Pusat
*IGI Serahkan Hasil Rakernas kepada Dirjen GTK Kemdikdasmen RI*
RADAR BOGOR - Kajian kurikulum dan juga nasib guru honorer menjadi dua poin penting, dari hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Ikatan Guru Indonesia (IGI).
Kedua poin tersebut, kurikulum dan tenaga honorer, diungkap IGI saat memberikan hasilnya ke Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).
Ketua Umum IGI Danang Hidayatullah mengatakan, isu pendidikan dan guru yang dihasilkan dalam Rakernas mereka, adalah kajian kurikulum dan pengangkatan guru honorer.
"Salah satu poin utama adalah permintaan agar kurikulum yang akan diterapkan di masa depan dikaji secara matang dan menyeluruh untuk memastikan kualitas pendidikan yang optimal," jelas dia.
IGI juga menekankan pentingnya pengelolaan guru yang efektif dan efisien, dengan mengajukan permohonan agar pengelolaan guru dikembalikan ke pusat untuk meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan guru.
Selain itu, IGI mendorong pemerintah untuk segera menyelesaikan proses pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi guru honorer.
IGI juga meminta agar guru dengan status PPPK diberikan hak yang sama untuk melakukan mutasi ke tempat lain, sehingga dapat meningkatkan mobilitas dan distribusi guru yang lebih merata.
"Kami berharap rekomendasi yang kami sampaikan dapat menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan menjadi langkah awal bagi perbaikan sistem pendidikan kita," ujar Danang.
Sementara itu, Dirjen GTK Kemdikdasmen melalui Sekretaris Dirjen GTK Temu Ismail mengatakan, sangat menghargai kontribusi IGI dalam memberikan masukan dan rekomendasi yang konstruktif.
"Kami akan segera membahas dan menindaklanjuti rekomendasi tersebut untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru di Indonesia," kata Temu Ismail.
Sementara itu Wakil Ketua Umum IGI Pusat Abdul Wahid Nara berharap, agar penanganan tata kelola guru, mulai dari perekrutan, pembinaan hingga distribusi atau penempatan agar diambil alih oleh pemerintah pusat.
"Kenapa ditarik ke pusat, karena melihat berbagai macam persoalan yang sekarang ini menjadi salah satu kendala terutama dalam rekrutmen, pembinaan, dan distribusi guru," katanya.
"Apalagi sejak dikelolah oleh daerah pendistribusian guru tidak merata, padahal sebenarnya kita tidak kekurangan guru" tambah dia.
