RADAR BOGOR – Angka pengangguran dari lulusan SMK masih menjadi sorotan, tingginya ketidaksesuaian antara keterampilan lulusan dan kebutuhan industri dinilai menjadi penyebab utama.
Masalah tersebut mengemuka dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI dan Kementerian Ketenagakerjaan, pada beberapa waktu lalu. Dalam rapat itu, DPR meminta perbaikan menyeluruh terhadap sistem pendidikan vokasi.
Anggota Komisi IX DPR RI, Ravindra Airlangga, menyebut tingkat pengangguran terbuka lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) mencapai 9,01 persen dan dinilai tidak bisa terus dibiarkan.
“Ini angka tertinggi dibanding lulusan dari jenjang pendidikan lainnya,” ujar Ravindra.
Menurut Ravindra, hal ini sangat disayangkan karena lulusan vokasi seharusnya menjadi yang paling siap masuk ke dunia kerja, ia menilai perlu adanya perubahan pendekatan dalam penyusunan kurikulum vokasi.
“Tujuan penempatan kerja harus ditentukan lebih dulu sebelum menyusun program keterampilan bagi siswa,” tegasnya.
Ravindra berharap capaian penempatan kerja bisa dijadikan indikator keberhasilan pengelolaan SMK, dengan begitu arah pendidikan vokasi bisa lebih tepat sasaran.
Ia juga mencontohkan sistem vokasi di Jerman yang lebih terarah dan berorientasi pada kebutuhan industri dan Indonesia disebutnya mesti melihat dampak positif dari skema yang mereka terapkan.
“Data GOVET menunjukkan 95,3 persen lulusan vokasi di Jerman terserap di dunia industri,” ungkap Ravindra.
Selain itu, ia mengapresiasi inisiatif pelatihan digital seperti Apple Academy, program ini melatih peserta selama sepuluh bulan dan berhasil menyalurkan 80 persen lulusannya ke bidang full stack web development dan UI/UX design.
Menurutnya, pelatihan semacam ini perlu diperluas untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan industri digital yang terus berkembang.
Ravindra juga mengapresiasi langkah Kemenaker yang sudah mulai membenahi sektor pelatihan kerja.
“Kami melihat komitmen Kemenaker RI dalam mendorong pemerataan pelatihan kerja dan percepatan sertifikasi sangat penting, ini adalah bagian dari investasi jangka panjang untuk SDM nasional,” pungkasnya.
Ravindra mendukung pembenahan Balai Besar Latihan Kerja (BBLK) di berbagai daerah yang dilakukan Kemenaker dan menilai dukungan anggaran dan sinergi lintas sektor menjadi kunci memperluas akses dan kualitas pelatihan kerja.(rp1)
