RADAR BOGOR - Peluncuran Sekolah Pemerintahan Desa (SPD) Angkatan V Tahun 2025 di IPB University menjadi momentum penting dalam penguatan tata kelola desa berbasis data.
Program yang diinisiasi bersama Pemerintah Kabupaten Bogor ini diharapkan menjadi model percontohan nasional dalam membangun desa dan menanggulangi kemiskinan.
Dekan Fakultas Ekologi Manusia (FEMA) IPB, Sofyan Sjaf, menjelaskan bahwa program SPD merupakan solusi konkret dalam menjawab kebutuhan data presisi yang sejalan dengan kebijakan pemerintah, khususnya koperasi desa dan percepatan pengentasan kemiskinan.
“Semua prinsipnya sama tapi pembedanya itu adalah kan ada itikad sekarang pemerintahan daerah mau melakukan implementasi SPD. Jadi ini sinergis dengan kebijakan pemerintah koperasi desa dan juga BP Taskin maka berupaya untuk memaksimalkan data presisinya,” kata Sofyan kepada Radar Bogor, Kamis 7 Agustus 2025.
Ia juga menyoroti keterlibatan langsung para kepala desa dalam SPD sebagai penguat kualitas pelaksanaan program ini di lapangan.
“Harapannya kualitasnya semakin baik lah karena kepala desa dan aparat yang terlibat ke dalam SPD, sehingga ke depan kami pikir implementasi mereka akan menjadi contoh dari seluruh Indonesia.
Karena tadi Pak Wamen, kemudian Bu Waka BP Taskin mengatakan kalau bisa seperti ini contoh Indonesia dan Bogor menjadi kiblat bagaimana membangun desa menyelesaikan persoalan di tingkat nasional,” ujarnya.
Apresiasi juga datang dari Wakil Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Nanik S Deyang.
Dia menilai kehadiran IPB dalam mendidik aparatur desa merupakan langkah luar biasa yang perlu ditiru oleh perguruan tinggi lain.
“Sangat luar biasa. Artinya harusnya bukan hanya IPB, tapi juga universitas lain ya menyelenggarakan ini. Kan bantuan ya, mereka dikasih pelajaran banyak hal untuk mereka bisa membangun desanya kan dari dalam desa. Ini tentu ada kebanggaan. Kan kepala desa itu biasanya jarang bersentuhan dengan universitas,” sambung Nanik.
Menurutnya, interaksi langsung kepala desa dengan lingkungan kampus akan membentuk rasa percaya diri sekaligus meningkatkan kapasitas moral dan intelektual mereka.
“Sekarang mereka diajari langsung, dididik di universitas. Artinya mereka sudah kayak mahasiswa lah ya. Secara moral juga pasti mereka merasa bangga ya. Selain ini bidangnya juga IPB.
Orang kalau sudah ngomongin IPB itu kesannya banyak beririsan dengan masalah desa. Nah ini tentu kami, Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, dimana orang miskin banyak di desa, sangat-sangat mendukung program ini,” katanya.
Nanik berharap agar program SPD bisa direplikasi di tingkat nasional, dengan melibatkan lebih banyak universitas untuk menjangkau desa-desa di seluruh Indonesia.
“Sekolah yang seperti ini ya, sekolah pemerintahan desa. Karena disitulah kepala desa ini kan dibuka wawasannya. Pasti banyak nih karena universitas yang selalu menemukan hal-hal yang baru ya kan. Jadi lebih banyak nih. Saya berharap IPB ini bukan hanya Bogor,” lanjutnya.
Ia pun mendorong kerja sama IPB dengan universitas-universitas lokal agar program serupa dapat menjangkau desa-desa yang lokasinya jauh dari Bogor.
“Seluruh kepala desa di seluruh Indonesia kalau perlu menyelenggarakan. Karena kalau ke Bogor jauh didatangi ya. Jadi ini ide yang bagus. Mungkin nanti bisa kerja sama dengan universitas-universitas yang ada setempat. Tapi bahwa bidang pertanian apapun, orang ingatnya kan IPB ya kan. Mindset-nya IPB. Bidang desa tuh seolah-olah mindset-nya IPB lah begitu,” pungkasnya.(cr1)
