RADAR BOGOR - Bencana alam besar yang mendera Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat adalah bukti nyata bahwa Indonesia berada dalam krisis lingkungan yang terus-menerus.
Tragedi ini bukan hanya menelan 303 korban jiwa meninggal, 279 orang hilang tetapi rusaknya fasilitas publik termasuk Pendidikan.
Musibah ini bukan hanya sebuah fenomena alam biasa, yaitu patologi struktural yang diakibatkan curah hujan ekstrem tetapi adanya ulah manusia yang merusak ekologi.
Krisis Dalam: Sekolah Lumpuh dan Jiwa Terluka
Dampak bencana ini bagi dunia pendidikan sangat kompleks dan berbahaya, yaitu:
Pertama, terjadi kelumpuhan total kegiatan belajar mengajar (KBM), akibat sekolah yang rusak bahkan Sekolah yang masih utuh terpaksa dijadikan posko pengungsian.
Akibatnya, proses belajar terhenti lama.
Baca Juga: Mendikdasmen Umumkan Tunjangan Guru Non ASN Resmi Naik, Beasiswa S1 Massal Dibuka
Anak-anak yang kehilangan waktu belajar yang lama akan mengalami kemunduran kualitas pendidikan yang sulit diperbaiki.
Kedua, trauma psikologis menjadi penghalang utama pemulihan.
Para guru harus bekerja di bawah tekanan mental, sementara siswa kesulitan fokus akibat rasa cemas dan sedih pasca-bencana.
Ketiga, kondisi ekonomi keluarga korban memperburuk masalah.
Keluarga yang kehilangan mata pencaharian terpaksa tidak menjadikan pendidikan sebagai prioritas.
Hal ini meningkatkan risiko angka putus sekolah melonjak, terutama bagi anak-anak dari keluarga miskin.
Bencana alam secara ironis menghancurkan potensi sumber daya manusia yang seharusnya menjadi modal pemulihan bangsa.
Kekempat, secara tata kelola, hilangnya dokumen penting sekolah seperti nilai, data kelulusan, berkas kurikulum ini akan mempersulit akreditasi sekolah dan menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap kesiapan lembaga pendidikan dalam menghadapi kondisi darurat.
Belajar dari Kegagalan Teknologi dan Solusi Sederhana
Situasi darurat membuktikan satu hal penting yakni solusi belajar jarak jauh (PJJ) tidak dapat diandalkan kerana rusaknya berbagai baik jaringan telepon, internet, dan listrik secara meluas membuat PJJ menjadi tidak mungkin dilakukan.
Baca Juga: Bencana Sumatera: Deforestasi dan Eksploitasi yang Harus Dibayar Mahal
Oleh karena itu, penanganan pendidikan harus kembali ke konsep yang paling mendasar:
1. Pusat Pemulihan Psikologis Dini: Pemerintah segera menyediakan anggaran untuk mendirikan pusat Pemulihan mental di lokasi pengungsian.
Fokusnya adalah pembalajaran yang menyenangkan dengan permainan, terapi seni, dan konseling kelompok.
2. Bantuan Tunai Pendidikan: Untuk mencegah anak putus sekolah, Bantuan Langsung Tunai (BLT) khusus korban bencana harus segera diberikan, dengan syarat bahwa anak wajib tetap bersekolah.
Ini adalah jaring pengaman sosial untuk melindungi masa depan generasi muda.
Baca Juga: Vakum Satu Dekade, Dahlia Poland Comeback ke Layar Lebar di Film Horor Ratu Petaka
3. Guru Keliling dan Modul Cetak: Pemerintah wajib mengaktifkan kembali sistem Guru Kunjung (Guru Keliling), lengkap dengan biaya transportasi dan insentif.
Guru bertugas membagikan bahan ajar mandiri cetak yang sederhana, untuk memastikan bahwa KBM tetap berjalan.
4. Optimalisasi Radio Lokal: Jaringan radio komunitas harus difungsikan sebagai media siaran darurat untuk menyampaikan materi pelajaran yang menjangkau Masyarakat.
Sinergi Tim Lapangan dan Kolaborasi Pihak
Strategi sederhana ini akan berhasil melalui kerja sama banyak pihak yang terencana.
Pemerintah harus mengatur dan menggerakkan peran relawan dari berbagai Lembaga, termasuk TNI dan Polri memiliki keunggulan dalam logistik dan akses ke lokasi dalam pengiriman cepat bahan ajar dan pembangunan sekolah sementara.
Baca Juga: Delapan Remaja di Mulyaharja Kota Bogor Terjaring Razia, Polisi Sita Sajam
Organisasi Masyarakat dan lembaga kemanusiaan sangat penting dalam memberikan dukungan psikologis dan menjangkau masyarakat yang luput dari perhatian pemerintah.
Petugas keamanan, bersama Ormas, dapat bertindak sebagai Pendamping Belajar Darurat di bawah arahan guru.
Kerja sama ini menjamin bahwa setiap tempat penampungan menerima bantuan pendidikan yang merata.
Sekolah Aman Bencana (SAB)
Pelajaran yang diambil dari bencana ini adalah kita harus mengakhiri kebiasaan bertindak setelah kejadian.
Solusi utamanya adalah menerapkan Sekolah Aman Bencana (SAB) secara menyeluruh.
Penerapan SAB menjadi keharusan yang harus dibiayai dengan dana negara yang jelas, bukan sekadar dana darurat setelah bencana.
Penerapan SAB mencakup tiga langkah utama:
1. Perbaikan dan Pemindahan Fasilitas: Memindahkan sekolah dari zona bahaya dan memperbaiki bangunan yang tersisa dengan standar Desain Tahan sebagai prioritas utama.
2. Pendidikan Mitigasi dan Peduli Lingkungan: Pendidikan ini harus dimasukkan secara serius ke dalam kurikulum.
Siswa wajib memahami hubungan antara kerusakan lingkungan dengan peningkatan risiko bencana.
Contohnya, dalam pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosia (IPAS), siswa belajar menganalisis penyebab bencana.
Di sini siswa harus menjadi pelaku perubahan, bukan hanya korban.
3. Pelatihan Guru Penanganan Trauma: Setiap guru harus menjalani pelatihan wajib agar menjadi Pendamping Trauma Dini yang mahir.
Kesiapan psikologis harus menjadi kemampuan dasar setiap guru, membentuk tim respons internal yang siap siaga di setiap sekolah.
Peringatan ini berlaku untuk seluruh daerah rawan bencana, termasuk wilayah padat penduduk seperti Kabupaten Bogor ataupun kota Bogor, yang berisiko longsor dan banjir.
Jangan sampai kita menunggu banyak korban jiwa dan sekolah hancur di Pulau Jawa hanya untuk sadar bahwa kesiapsiagaan adalah pertahanan terakhir bagi masa depan.
Pendidikan adalah benteng yang wajib kita tegakkan dan lindungi dengan investasi nyata dan komitmen politik yang tak tergoyahkan. (*)
Penulis: Wahyu Bagja Sulfemi
Dosen Institut Teknologi dan Bisnis Visi Nusantara Bogor
Editor : Siti Dewi Yanti