RADAR BOGOR – IPB University terus memperkuat perannya sebagai think tank nasional dalam isu pangan, agraria, pembangunan berkelanjutan, dan agromaritim.
Salah satu langkah yang dilakukan IPB University yakni melalui Pelatihan Penyusunan Policy Brief yang digelar Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik (Dkasra) di Grande Padjadjaran Hotel, Kamis 11 Desember 2025.
Pelatihan yang digelar IPB University ini bertujuan membekali sivitas akademika dengan kemampuan merumuskan rekomendasi kebijakan yang ringkas, terstruktur, dan mudah dipahami pembuat kebijakan.
Serta mendorong agar riset yang dibuat para peneliti IPB University tidak berhenti hanya sebatas dokumen akademik.
Asisten Direktur Kajian Strategis Dkasra IPB, Eny Widya Astuti, mengatakan kegiatan ini merupakan program rutin dan selalu mendapat minat tinggi. Pesertanya pun berasal dari dalam maupun luar IPB.
“Target peserta sebenarnya 35 orang, tetapi yang mendaftar mencapai 50, dan yang lolos seleksi 47 peserta,” terangnya.
Menurut Eny, policy brief sangat berbeda dari jurnal ilmiah. Jika jurnal menuntut metode ketat dan struktur akademik, maka policy brief lebih singkat, komunikatif, dan diarahkan agar mudah dibaca masyarakat luas maupun pemangku kebijakan.
“IPB mulai banyak mengalihkan fokus dari jurnal ke policy brief karena kita ingin riset lebih berdampak. Selama ini, hubungan antara hasil riset dan kebijakan belum terhubung secara optimal,” ujarnya.
Pelatihan ini diharapkan membuat dosen dan mahasiswa memahami cara menyusun policy brief yang tajam dan implementatif. Hal ini agar bisa diterapkan lewat kebijakan yang berjalan baik.
“Ke depan, mereka bukan hanya menulis riset, tetapi mampu menyampaikan rekomendasi kebijakan yang benar-benar bisa digunakan pemerintah,” kata Eny.
Salah satu sesi menghadirkan Dosen Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan dan peneliti PKSPL-IPB, Dr. Akhmad Solikhin, yang memaparkan pentingnya argumentasi berbasis bukti dalam penyusunan policy brief.
Menurut Solikhin, logika kebijakan harus dibangun dari riset yang masuk akal, relevan, dan menyelesaikan masalah publik nyata. Urgensi masalah dapat dijelaskan menggunakan kerangka SPOC (Situasi, Permasalahan, Opsi, Capaian) atau pendekatan problem tree.
Ia menekankan tiga aspek yang harus dipenuhi dalam argumentasi: normatif, empiris, dan pragmatis.
“Temuan riset harus bisa dijelaskan dalam 30 detik seperti elevator pitch. Peneliti harus mampu mengangkat dua sampai tiga temuan terpenting yang berdampak langsung pada kebijakan,” ujarnya.
Baca Juga: Belajar Jujur dan Kelola Uang, Market Day TK Kesatuan Bogor Jadi Sarana Pendidikan Karakter
Solikhin menjelaskan struktur argumentasi ideal mengikuti analogi pohon: akar sebagai bukti, batang sebagai argumen, daun sebagai contoh, dan buah sebagai rekomendasi.
Semua penyampaian harus menjawab pertanyaan kunci: So what? atau apa dampak langsung bagi pembuat kebijakan.
Ia juga menekankan pentingnya menghindari istilah teknis berlebihan. Peneliti diminta jangan terlalu sering memakai istilah sulit seperti signifikansi atau multivariate analysis.
"Gunakan bahasa yang lebih berdampak: ‘faktor yang berpengaruh besar’, ‘penyebab utama’, atau ‘data menunjukkan tren kuat’,” jelasnya.
Sementara itu, CEO Radar Bogor, Nihrawati AS, yang turut menjadi pemateri, menegaskan pentingnya policy brief dalam pengambilan kebijakan di Indonesia.
Ia menilai dokumen tersebut menjadi jembatan antara pengetahuan ilmiah dan keputusan politik.
“Dengan policy brief, kebijakan yang diambil bisa memiliki dasar yang kuat karena berasal dari pendapat ahli. Perubahan sosial dan ekonomi terjadi sangat cepat, sehingga pemerintah membutuhkan informasi yang ringkas, bernilai, dan berkualitas,” ujarnya.
Ia juga mendorong para akademisi untuk menyajikan rekomendasi kebijakan dalam format yang lebih mudah dipahami publik. Policy brief tidak harus berhenti sebagai dokumen PDF namun juga diubah ke format lain.
"Bisa juga dikemas dalam bentuk storytelling di media sosial agar dipahami masyarakat luas, bukan hanya pemerintah,” kata Nihrawati.
Lebih jauh, pelatihan ini diharapkan dapat melahirkan lebih banyak peneliti yang mampu menerjemahkan riset menjadi kebijakan yang berdampak langsung.
Dengan begitu, riset kampus tidak hanya berhenti di meja akademik, tetapi menjadi bagian dari proses pembangunan nasional. (uma)
Editor : Yosep Awaludin