RADAR BOGOR - Program revitalisasi sekolah yang digulirkan pemerintah tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan, tetapi juga memicu pergerakan ekonomi di berbagai daerah.
Skala proyek yang masif membuat program ini menjadi salah satu penggerak ekonomi berbasis pembangunan infrastruktur pendidikan.
Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari mengungkapkan, pelaksanaan revitalisasi sekolah mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
Berdasarkan data yang dihimpun Kantor Staf Presiden (KSP), setiap proyek pembangunan sekolah rata-rata melibatkan puluhan pekerja dari masyarakat sekitar.
Secara keseluruhan, lebih dari 238 ribu tenaga kerja tercatat terlibat dalam program tersebut.
"Mereka berasal dari berbagai latar belakang profesi, mulai dari tenaga teknis seperti insinyur dan pengawas proyek hingga pekerja lapangan dan tenaga pendukung lainnya," jelasnya saat konferensi pers update PHTC atau Program Hasil Terbaik Cepat di Gedung Bina Graha Kantor Staf Presiden, Jakarta, Rabu 25 Maret 2026.
Menurut Qodari, keterlibatan masyarakat lokal dalam proyek ini tidak hanya mempercepat pembangunan fisik sekolah, tetapi juga memberikan dampak langsung terhadap peningkatan pendapatan warga di sekitar lokasi proyek.
Tak hanya menyerap tenaga kerja, program ini juga mendorong aktivitas ekonomi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Sekitar 58 ribu UMKM ikut terlibat dalam rantai pasok, mulai dari penyedia material bangunan, jasa percetakan, hingga penyedia perlengkapan pendidikan.
Perputaran ekonomi yang dihasilkan turut memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah, baik melalui pajak maupun peningkatan konsumsi masyarakat di wilayah setempat.
Lebih jauh, Qodari menegaskan bahwa tujuan utama program ini adalah memastikan seluruh anak Indonesia mendapatkan akses pendidikan yang layak dan berkualitas.
Revitalisasi tidak hanya berfokus pada perbaikan bangunan, tetapi juga peningkatan fasilitas penunjang kegiatan belajar mengajar.
Perbaikan mencakup penyediaan ruang kelas yang aman, lingkungan sekolah yang sehat, hingga pembangunan dan renovasi fasilitas sanitasi seperti toilet.
Dengan demikian, sekolah diharapkan menjadi tempat belajar yang nyaman dan mendukung perkembangan siswa secara optimal.
Pada tahun 2025, pemerintah awalnya menargetkan revitalisasi terhadap 10 ribu sekolah.
Namun, atas arahan Presiden Prabowo Subianto, jelas Qodari, target tersebut ditingkatkan secara signifikan menjadi 16.167 sekolah.
Hingga pertengahan Maret 2026, mayoritas proyek telah rampung dengan lebih dari 16 ribu sekolah selesai dibangun.
Sementara itu, sebagian kecil lainnya masih dalam tahap penyelesaian.
Untuk tahun 2026, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp14,1 triliun guna merevitalisasi lebih dari 11 ribu satuan pendidikan.
Bahkan, terdapat rencana ekspansi besar-besaran dengan target mencapai 60 ribu sekolah.
Guna mendukung rencana tersebut, pemerintah tengah mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp89,5 triliun yang saat ini masih dibahas bersama Kementerian Keuangan.
Qodari menilai, perluasan program ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam membangun sektor pendidikan sebagai investasi jangka panjang.
Dengan pendekatan yang tidak hanya fokus pada infrastruktur, tetapi juga dampak ekonomi, program revitalisasi sekolah diharapkan mampu memberikan manfaat luas bagi masyarakat Indonesia. (*)
Editor : Lucky Lukman Nul Hakim