RADAR BOGOR - Langkah percepatan pembangunan Sekolah Rakyat kembali didorong pemerintah pusat, kali ini menyasar Kota Palopo sebagai salah satu daerah yang dinilai perlu segera menghadirkan fasilitas pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
Arahan tersebut datang dari Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan perluasan akses pendidikan melalui program Sekolah Rakyat sebagai bagian dari strategi pengentasan kemiskinan.
Menindaklanjuti hal itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono meminta Pemerintah Kota Palopo segera menyiapkan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat.
Baca Juga: Mensos Tinjau Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen di Semarang, Targetkan Beroperasi Juni 2026
Permintaan tersebut disampaikan saat audiensi dengan Wali Kota Palopo yakni Naili Trisal di Kantor Kementerian Sosial pada Selasa (14/4/2026), sebagai bagian dari upaya percepatan realisasi program nasional tersebut.
Dalam pertemuan itu, Gus Ipul menekankan pentingnya kehadiran Sekolah Rakyat di Palopo guna memperkuat upaya pengentasan kemiskinan melalui akses pendidikan yang merata.
Saat ini, Kota Palopo diketahui belum memiliki Sekolah Rakyat, terutama karena kendala keterbatasan lahan yang tersedia di wilayah perkotaan.
Baca Juga: Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono Tinjau PTDI-STTD Bekasi sebagai Calon Lokasi Sekolah Rakyat
Untuk mengatasi hambatan tersebut, Gus Ipul mendorong pemerintah daerah agar berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) guna mengoptimalkan pemanfaatan lahan yang ada.
“Karena ini wilayah kota, nanti coba dikoordinasikan dengan Kemen PU,” ujar Gus Ipul dalam arahannya kepada Naili.
Sementara itu, Agus Jabo Priyono menegaskan bahwa penentuan lokasi Sekolah Rakyat tidak bisa sembarangan dan harus memenuhi sejumlah persyaratan teknis demi menjamin keamanan serta kenyamanan siswa.
Baca Juga: Mensos Gus Ipul: Sekolah Rakyat Dirancang Khusus untuk Anak-Anak Keluarga Prasejahtera
Ia menjelaskan bahwa lahan tidak boleh berada di kawasan rawan bencana, terlalu dekat dengan pantai, maupun termasuk dalam Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), serta harus memiliki akses jalan dan sumber air yang memadai.
Selain membahas pembangunan Sekolah Rakyat, pertemuan tersebut juga menyinggung pentingnya pemutakhiran data penerima bantuan sosial, khususnya Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK).
Agus Jabo mengingatkan agar pemerintah daerah rutin memperbarui data penerima bantuan, sehingga tidak terjadi kasus penerima yang sudah tidak layak atau telah meninggal dunia namun masih tercatat sebagai penerima manfaat.
Dengan dorongan ini, pemerintah berharap pembangunan Sekolah Rakyat di Palopo dapat segera terealisasi dan menjadi bagian dari solusi jangka panjang dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan.***
Editor : Eli Kustiyawati