RADAR BOGOR - Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menegaskan komitmennya untuk menjaga integritas dalam proses penerimaan siswa baru Sekolah Rakyat.
Ia secara tegas mengingatkan seluruh pihak agar tidak melakukan praktik “titipan”, termasuk dari kalangan pejabat publik.
Penegasan ini disampaikan menjelang dimulainya proses penerimaan peserta didik dalam program pendidikan yang ditujukan khusus bagi masyarakat kurang mampu tersebut.
Menurut Gus Ipul, Sekolah Rakyat hadir sebagai solusi nyata bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem agar tetap mendapatkan akses pendidikan yang layak.
Oleh karena itu, segala bentuk intervensi yang bertujuan meloloskan peserta didik di luar kriteria yang telah ditetapkan dinilai sebagai pelanggaran serius terhadap prinsip keadilan sosial.
Ia menegaskan bahwa tidak ada ruang bagi praktik titipan dalam sistem yang telah dirancang pemerintah.
Baca Juga: Benahi Materi, MGMP Sosiologi Kota Bogor Fokus pada Kompetensi Inti Siswa
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa bahkan pejabat sekalipun tidak memiliki kewenangan untuk menitipkan anaknya atau kerabatnya dalam proses seleksi ini.
Semua pihak, tanpa terkecuali, diminta untuk menghormati mekanisme yang berlaku.
Gus Ipul juga mengingatkan bahwa dirinya sendiri tidak akan mentoleransi praktik semacam itu, karena dapat merusak tujuan utama program Sekolah Rakyat.
Sistem seleksi Sekolah Rakyat dirancang berbeda dari sekolah pada umumnya. Tidak ada mekanisme pendaftaran terbuka yang bisa diakses secara bebas oleh masyarakat.
Sebaliknya, pemerintah menggunakan pendekatan berbasis data melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk menentukan calon peserta didik yang berhak menerima program ini.
Melalui sistem tersebut, calon siswa akan dijaring secara langsung oleh petugas berdasarkan data yang telah diverifikasi.
Metode ini dikenal dengan pendekatan “jemput bola”, di mana pemerintah secara aktif mendatangi calon penerima manfaat. Dengan cara ini, potensi manipulasi data maupun praktik titipan dapat diminimalisir sejak awal proses seleksi.
Baca Juga: LPDP Buka Beasiswa S2 Gratis ke University College Dublin, Ini Jadwal dan Syaratnya
Program Sekolah Rakyat secara khusus menyasar kelompok masyarakat yang berada pada desil 1 hingga desil 2, yaitu kategori paling miskin dalam struktur ekonomi nasional.
Anak-anak dari keluarga ini menjadi prioritas utama, terutama mereka yang berisiko putus sekolah atau bahkan sudah tidak melanjutkan pendidikan.
Hal ini menjadi landasan utama mengapa seleksi harus dilakukan secara ketat dan objektif.
Gus Ipul juga mengingatkan bahwa praktik titipan tidak hanya merugikan sistem, tetapi juga secara langsung mengorbankan hak anak-anak yang benar-benar membutuhkan.
Jika ada satu saja peserta yang lolos melalui jalur tidak sah, maka ada anak dari keluarga miskin yang kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang seharusnya menjadi hak mereka.
Selain soal seleksi, Menteri Sosial juga menyoroti pentingnya disiplin dan lingkungan sekolah yang sehat.
Baca Juga: Performa Gemilang, SMAIT BBS Bogor Kunci Juara 1 Turnamen Futsal Bina Insani Cup
Ia meminta seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat untuk menjaga nilai-nilai kedisiplinan, integritas, serta menjauhkan diri dari segala bentuk kekerasan.
Lingkungan pendidikan harus menjadi tempat yang aman dan mendukung perkembangan anak.
Dalam hal penegakan aturan, pemerintah tidak akan ragu untuk mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran yang terjadi.
Baik itu manipulasi data, intervensi pihak tertentu, maupun pelanggaran di lingkungan sekolah, semuanya akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Langkah ini diambil untuk memastikan program berjalan sesuai dengan tujuan awalnya.
Dengan sistem yang berbasis data dan pengawasan yang ketat, pemerintah berharap Sekolah Rakyat benar-benar menjadi solusi bagi masyarakat yang membutuhkan.
Gus Ipul menegaskan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada kejujuran dan komitmen semua pihak untuk menjaga proses tetap bersih.
Ia pun mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi dan melaporkan jika menemukan indikasi pelanggaran di lapangan.***
Editor : Eli Kustiyawati