RADAR BOGOR - Program penjangkauan siswa baru untuk Sekolah Rakyat akan segera dimulai oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia sebagai bagian dari upaya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
Kebijakan ini menjadi langkah konkret pemerintah dalam memastikan bahwa anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem tidak tertinggal dalam mendapatkan hak pendidikan yang layak dan berkelanjutan.
Berbeda dengan sistem penerimaan siswa pada umumnya, Sekolah Rakyat tidak membuka pendaftaran secara mandiri baik online maupun offline.
Pemerintah justru menerapkan mekanisme “jemput bola”, di mana calon siswa akan dijangkau langsung oleh petugas di lapangan.
Pendekatan ini dinilai lebih efektif untuk menjangkau kelompok yang selama ini sulit mengakses informasi atau layanan pendidikan formal.
Kebijakan tersebut dirancang agar lebih tepat sasaran. Sasaran utama program ini adalah anak-anak dari keluarga dengan kategori ekonomi terbawah, khususnya yang masuk dalam Desil 1 dan Desil 2.
Mereka yang diprioritaskan meliputi anak yang belum pernah sekolah, putus sekolah, maupun yang berisiko tinggi putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah memanfaatkan basis data nasional yaitu DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional).
Data ini menjadi acuan utama dalam menentukan calon penerima manfaat program Sekolah Rakyat.
Dengan menggunakan data terintegrasi, diharapkan tidak terjadi kesalahan sasaran atau ketimpangan dalam proses seleksi.
Proses penjangkauan dilakukan secara bertahap oleh tim gabungan yang terdiri dari unsur pemerintah pusat dan daerah.
Petugas akan mendatangi langsung rumah calon siswa untuk melakukan verifikasi kondisi ekonomi dan sosial keluarga.
Selain itu, mereka juga akan memastikan kesiapan serta persetujuan orang tua sebelum anak ditetapkan sebagai peserta didik.
Baca Juga: LPDP Buka Beasiswa S2 Gratis ke University College Dublin, Ini Jadwal dan Syaratnya
Langkah verifikasi lapangan ini menjadi poin penting dalam memastikan keakuratan data. Tidak hanya mengandalkan data administratif, pemerintah juga ingin melihat langsung kondisi riil di masyarakat.
Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya manipulasi data atau ketidaksesuaian antara data dengan kondisi sebenarnya di lapangan.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menegaskan bahwa proses penerimaan siswa harus berjalan secara transparan dan bebas dari praktik kecurangan.
Ia mengingatkan bahwa tidak boleh ada praktik titipan, intervensi pihak tertentu, maupun pungutan liar dalam proses seleksi Sekolah Rakyat.
Peringatan tersebut menjadi penting mengingat program ini menyasar kelompok rentan yang sering kali menjadi korban praktik tidak bertanggung jawab.
Masyarakat diminta untuk waspada terhadap oknum yang mengatasnamakan program Sekolah Rakyat dan menawarkan bantuan masuk dengan imbalan tertentu, karena hal tersebut dipastikan tidak sesuai dengan ketentuan resmi.
Baca Juga: Performa Gemilang, SMAIT BBS Bogor Kunci Juara 1 Turnamen Futsal Bina Insani Cup
Dengan sistem jemput bola, pemerintah berharap dapat menjangkau anak-anak yang selama ini tidak tersentuh oleh sistem pendidikan formal.
Program ini juga diharapkan mampu menekan angka putus sekolah sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia dari kelompok masyarakat paling bawah.
Ke depan, keberhasilan program Sekolah Rakyat sangat bergantung pada akurasi data dan kerja sama antara pemerintah pusat, daerah, serta masyarakat.
Dengan pelaksanaan yang tepat dan pengawasan ketat, program ini diharapkan menjadi solusi nyata dalam memutus rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan yang inklusif dan merata.***
Editor : Eli Kustiyawati