RADAR BOGOR - Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Manajemen (BEM FEM) IPB University menjadi tuan rumah pelaksanaan Kongres ke-1 Forum Mahasiswa Ekonomi Indonesia (FMEI) 2026.
Sebanyak 18 delegasi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) dari seluruh Indonesia hadir sebagai gerakan kolektif dalam merumuskan kajian akademis terhadap kemajuan ekonomi di Indonesia.
Kongres FMEI 2026 ini berlangsung selama 4 hari mulai pada Sabtu, 16-19 Mei 2026 dan dibuka di Auditorium Andi Hakim Nasution, Kampus IPB Dramaga.
Baca Juga: FEB UIKA Bogor Gelar Seminar Nasional, Dorong Gen Z Ubah Growth Mindset Jadi Skill Nyata
Ketua Pelaksana Kongres FMEI, Sasi Puspita Ningrum menyampaikan rasa bangga dan hormat atas dipilihnya BEM FEM IPB University sebagai tuan rumah pelaksanaan Kongres FMEI 2026.
"Kongres ini penting untuk keberlanjutan FMEI berikutnya, karena selain hadirnya anggota baru, juga akan ada pemilihan presidium nasional yang akan melanjuti estafet kepemimpinan organisasi," ungkapnya.
Menurut Sasi, tema yang diangkat dalam kongres FMEI pertama ini yakni menggugat prioritas APBN dalam kualitas dan akses pendidikan di tengah efisiensi.
Selama empat hari, masing-masing delegasi saling berdiskusi dan berputar pikiran dalam merumuskan kajian akademis seputar isu ekonomi nasional.
Baca Juga: Gowes Amal ke Citorek, Pesepeda Tempuh 228 Km dari Kota Bogor Salurkan Santunan Dhuafa
Dari hasil kajian kolektif ini, akan menentukan arah pergerakan FMEI sebagai mahasiswa yang juga berperan penting dalam kontribusi dunia pendidikan terhadap negara.
"Dan semoga di Bogor ini lahir langkah-langkah nyata, yang tentunya membuat FMEI berdampak, progresif dan relevan dengan kondisi perekonomian di Indonesia," harapnya.
Di tempat yang sama, Presidium Nasional FMEI, Rafi Ridha Tockary dalam sambutannya menyampaikan, kontribusi pendidikan bukan hanya sebatas pada kemajuan ekonomi, tetapi juga terhadap pembangunan bangsa.
Dewasa ini menurutnya, kondisi ekonomi Indonesia mengalami ketidakpastian mulai dari merosotnya IHSG dan melemahnya nilai rupiah.
"Anggaran 20 persen yang dialokasikan pemerintah untuk pendidikan pada hari ini terjadi proses gugat menggugat di Mahkamah Konstitusi, ketidakjelasan adanya kepentingan baru, bergesernya prioritas sektor pendidikan menjadi tidak jelas hari ini," paparnya.
Berangkat dari keresahkan itu, kata dia, FMEI tergerak untuk melakukan upaya kolektif yang bersifat advokasi dan sistematis melalui pendidikan dan kajian-kajian ilmiah.
Konsolidasi intelektual dari lintas kampus, analisis makro ekonomi berbasis data, hingga mobilisasi massa, harus diarahkan secara presisi kepada para pemangku kebijakan.
"Melalui ekosistem advokasi yang terukur, menargetkan satu tujuan akhir, terwujudnya reformasi sistem pendidikan yang inklusif, berkualitas dan berkelanjutan sebagai pondasi pertumbuhan ekonomi, daya saing Indonesia," tandasnya.(cok)
Editor : Eka Rahmawati