RADAR BOGOR – Kemendikdasmen resmi memperkuat upaya mengembalikan jutaan anak tidak sekolah (ATS) ke dunia pendidikan melalui Sistem Penerimaan Murid Baru Pendidikan Jarak Jauh atau SPMB PJJ Jenjang Pendidikan Menengah 2026.
Program SPMB PJJ tersebut menjadi salah satu strategi nasional untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak yang selama ini tidak dapat mengikuti sekolah formal.
Tidak hanya membuka kesempatan kembali belajar, SPMB PJJ juga dirancang agar peserta mampu menyelesaikan pendidikan hingga memperoleh ijazah.
Melalui Direktorat Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PKPLK), Kemendikdasmen menghadirkan model pendidikan yang lebih fleksibel, inklusif, dan mampu menjangkau berbagai kelompok masyarakat.
SPMB PJJ menyasar sekitar 2,4 juta anak tidak sekolah berusia 16 hingga 18 tahun yang mengalami hambatan mengakses pendidikan akibat faktor ekonomi, kondisi sosial, letak geografis, maupun berbagai kendala lainnya.
Kemendikdasmen Ubah Pendekatan Layanan Pendidikan
Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen, Suharti, menegaskan pemerintah kini menerapkan pendekatan baru dalam penyelenggaraan pendidikan.
Baca Juga: Terungkap! Neymar Bilang Begini ke Kiper Norwegia saat Bersitegang di Lapangan
Menurutnya, layanan pendidikan tidak lagi hanya menunggu peserta didik datang ke sekolah, tetapi harus proaktif menjangkau anak-anak yang terputus dari dunia pendidikan.
"Makna pendidikan yang berkeadilan bukan sekadar memberikan layanan yang sama kepada seluruh anak. Yang lebih penting adalah memastikan setiap anak memperoleh layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang mereka hadapi," ujar Suharti saat membuka Webinar Nasional Pencanangan SPMB PJJ 2026 pada Sabtu, 4 Juli 2026.
Ia menambahkan, jutaan anak yang saat ini tidak bersekolah harus segera mendapatkan kembali akses pendidikan agar tetap memiliki kesempatan membangun masa depan yang lebih baik.
Menurut Suharti, transformasi pendidikan melalui sistem pembelajaran jarak jauh memungkinkan proses belajar berlangsung lebih fleksibel tanpa dibatasi ruang maupun waktu sehingga mampu menjangkau peserta didik di berbagai daerah.
Fokus Program Bukan Sekadar Menambah Peserta Didik
Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Tatang Muttaqin, menjelaskan keberhasilan pelaksanaan SPMB PJJ tidak hanya diukur dari banyaknya peserta yang mendaftar.
Lebih dari itu, keberhasilan program ditentukan oleh kemampuan peserta untuk tetap mengikuti proses pembelajaran hingga menyelesaikan pendidikan.
Sementara itu, Direktur Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PKPLK), Saryadi, menegaskan paradigma layanan pendidikan harus berubah dari bersifat pasif menjadi lebih aktif dalam mencari serta mendampingi anak-anak yang tidak lagi bersekolah.
Menurutnya, tujuan utama program ini bukan hanya meningkatkan angka partisipasi pendidikan, tetapi juga memastikan setiap peserta memperoleh ijazah sebagai bekal untuk melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja.
Baca Juga: Cetak Dividen Terbesar Sepanjang Sejarah, Ini 8 Strategi BRI di Bawah Danantara
Libatkan 32 Provinsi dan 132 Sekolah
Pelaksanaan SPMB PJJ 2026 juga diperkuat melalui Deklarasi Nasional Gerakan Daerah Nol Anak Tidak Sekolah (ATS) melalui Pendidikan Jarak Jauh.
Pada tahun 2026, program tersebut akan dilaksanakan di 32 provinsi dengan melibatkan 132 satuan pendidikan.
Kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini diharapkan mampu memperluas pemerataan akses pendidikan sekaligus menghadirkan layanan belajar yang lebih inklusif bagi seluruh anak Indonesia, termasuk mereka yang selama ini belum memperoleh kesempatan mengenyam pendidikan formal. (***)
Editor : Yosep Awaludin