RADAR BOGOR – Pengembangan bisnis beras di Merauke, Papua Selatan masih menghadapi sejumlah kendala dari sisi produksi hingga pemasaran. Persoalan solar subsidi, jalan usaha tani, ketersediaan air, benih unggul, hingga alat panen menjadi sorotan dalam pemetaan rantai bisnis beras lokal.
Persoalan tersebut dibahas Tim 5 Ekspedisi Patriot IPB University dalam Focus Group Discussion (FGD) Analisis Rantai Nilai dalam Penguatan Ekosistem Bisnis Beras Lokal Merauke di Aula Kodam XXIV/Mandala Trikora, Sabtu, 29 Agustus 2026.
FGD dipimpin Tim 5 Ekspedisi Patriot IPB University yang diketuai Doni Sahat Tua Manalu. Kegiatan tersebut mendapat dukungan dari Tim Teritorial Kodam XXIV/Mandala Trikora melalui Pelda Agus Suyitno dan jajaran.
Forum itu melibatkan berbagai pihak yang berada dalam rantai bisnis beras. Mulai dari petani, penyuluh, pengelola rice milling unit (RMU), pemerintah distrik dan kampung, TNI-Polri, hingga pelaku usaha hotel, restoran, kafe (HOREKA) dan swalayan.
Petani menyampaikan sejumlah persoalan yang masih menghambat produksi. Kekeringan, keterbatasan benih unggul, sulitnya memperoleh solar subsidi, kondisi jalan usaha tani, kebutuhan pintu air dan pompa, hingga keterbatasan alat panen menjadi beberapa kendala yang muncul dalam diskusi.
Baca Juga: Kemarau Berkepanjangan, Pemerintah Kecamatan Jonggol Bogor Ajak Petani Cari Penghasilan Alternatif
Ketua Brigade Pangan SP4 Distrik Tanah Miring, Margono, menyampaikan kebutuhan penambahan pintu air dan pompa untuk mendukung produksi. Ia juga meminta penambahan benih unggul serta alat panen seperti combine harvester.
Persoalan bahan bakar juga menjadi perhatian petani. Musa, salah seorang petani SP4, menyebut ketersediaan solar subsidi masih menjadi kendala dalam mendukung aktivitas pertanian.
Hal serupa disampaikan Mex, Sekretaris Kampung SP2. Menurut dia, ketersediaan alat pertanian di wilayahnya relatif mencukupi. Namun, kebutuhan solar masih belum terpenuhi.
“Alat pertanian relatif tersedia, tetapi kebutuhan solar masih belum mencukupi,” ujarnya.
Selain bahan bakar, Mex menyoroti kondisi jalan usaha tani. Infrastruktur tersebut dibutuhkan petani untuk mengangkut hasil produksi dari lahan menuju lokasi pengumpulan maupun pengolahan.
Ia juga berharap subsidi pupuk hitam dapat kembali diberikan untuk membantu kegiatan produksi petani.
Persoalan tidak berhenti di tingkat budidaya. Pelaku pascapanen juga membutuhkan alat pengukur kadar air gabah. Peralatan tersebut diperlukan untuk membantu menjaga kualitas hasil pengeringan sebelum gabah masuk ke tahap pengolahan dan pemasaran.
Kapolsek Tanah Miring, Wilustono, menilai setiap mata rantai dalam bisnis padi perlu diperkuat agar tidak ada bagian yang terputus.
“Rantai nilai bisnis padi jangan ada yang terputus. Semua pihak diharapkan sama-sama mendapatkan keuntungan yang baik. Karena itu, perlu ada intervensi di setiap rantai,” ujarnya.
Menurut dia, persoalan pada satu bagian dapat berdampak terhadap bagian lainnya. Gangguan air dan benih dapat menekan produksi. Jalan usaha tani yang buruk meningkatkan biaya pengangkutan. Keterbatasan alat panen juga dapat memengaruhi waktu panen.
Kabid Transmigrasi Kabupaten Merauke, Yanuarius Yoseph Resubun, meminta seluruh peserta mengikuti FGD secara serius. Ia menilai berbagai masukan dari pelaku usaha dan masyarakat dapat menjadi bahan penyusunan rekomendasi bagi pemerintah.
“Rekomendasi dari Tim Ekspedisi Patriot akan menjadi bahan pertimbangan bagi kementerian terkait,” ujarnya.
Ia berharap pengembangan bisnis beras Merauke tidak berhenti pada pemenuhan kebutuhan lokal. Beras produksi Merauke juga diharapkan memiliki peluang untuk dipasarkan ke luar wilayah.
Anggota Tim 5 Ekspedisi Patriot IPB University, Doki Efendi, mengatakan berbagai persoalan yang disampaikan peserta akan menjadi bagian dari laporan rekomendasi tim.
“Untuk jalan usaha tani dan pintu air, masukan dari masyarakat ini akan kami masukkan ke dalam laporan rekomendasi. Kami juga sudah mendapat arahan dari Staf Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden agar usulan masyarakat disusun dalam bentuk matriks atau proposal sehingga dapat diteruskan kepada bidang yang terkait,” jelas Doki.
Tim 5 selanjutnya akan menyusun rencana tindak lanjut berdasarkan hasil FGD. Proses tersebut ditargetkan berjalan dalam tiga bulan ke depan.
Pemetaan tidak hanya diarahkan pada peningkatan produksi padi. Tim juga melihat hubungan antarpelaku, akses pasar, sarana pendukung, serta kelembagaan ekonomi yang menopang bisnis beras lokal.
Moderator FGD, Laila, mengatakan pengembangan beras lokal Merauke perlu melihat nilai ekonomi yang diterima seluruh pelaku dalam rantai bisnis.
“Pengembangan beras lokal Merauke diharapkan tidak berhenti pada seberapa banyak padi yang dipanen, tetapi juga pada seberapa besar nilai ekonomi yang dapat kembali kepada petani dan seluruh pelaku yang berada di sepanjang rantai bisnisnya,” ungkap Laila.
Ia menambahkan, integrasi dari hulu hingga hilir membutuhkan keterlibatan lintas sektor dan partisipasi bersama. Dengan pemetaan tersebut, setiap persoalan di sepanjang rantai bisnis diharapkan dapat ditangani secara lebih terarah. (uma)
Editor : Eka Rahmawati