RADAR BOGOR - Wacana untuk memberlakukan kembali kebijakan siswa tidak naik kelas mulai tahun ajaran 2027 mengemuka dalam Konvensi Pendidikan Indonesia XII di Universitas Pendidikan Ganesha.
Langkah ini diusulkan oleh Dewan Pendidikan guna mendongkrak mutu pendidikan nasional, sehingga siswa tidak lagi otomatis naik kelas tanpa pertimbangan capaian belajar.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti merespons positif usulan tersebut.
Baca Juga: Kabupaten Bogor Matangkan Persiapan Jelang Porprov Jabar 2026, Targetkan Juara Umum
Menurutnya, aturan ini dapat memupuk kebiasaan rajin belajar serta membangun jiwa kompetitif peserta didik.
"Dan kalau ini disetujui dan mungkin menjadi bagian dari rekomendasi konvensi ini, tentu kami akan siap melaksanakan. Sehingga mulai tahun ajaran 2027 dan seterusnya tidak semua murid otomatis naik kelas," kata Abdul Mu'ti dikutip dari YouTube Universitas Pendidikan Ganesha.
Meskipun demikian, Mu'ti menegaskan bahwa penerapan kebijakan ini tetap membutuhkan kajian akademik yang matang dan masukan dari para pakar sebelum resmi diberlakukan.
Baca Juga: Jumlah SDN di Puncak Minim, Disdik Kabupaten Bogor Minta Kajian
Sejalan dengan hal tersebut, Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Kemendikdasmen menjelaskan bahwa satuan pendidikan sebenarnya memiliki kewenangan untuk menentukan kenaikan kelas siswa.
Keputusan tersebut diambil melalui musyawarah guru dengan mempertimbangkan laporan kemajuan belajar, kegiatan ekstrakurikuler, serta prestasi siswa selama satu tahun ajaran sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022.
Kebijakan ini diharapkan mampu mendorong semangat belajar siswa agar tidak lagi menganggap acuh proses pembelajaran di sekolah.
Baca Juga: Jelang Porprov Jabar 2026, Ketua DPRD: Semoga Kontingen Kabupaten Bogor Raih Juara
Evaluasi yang objektif akan membantu menciptakan generasi muda yang tangguh dan siap bersaing.***
Editor : Robecca Sesaria