RADAR BOGOR - Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia dan Yayasan Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dorong penyelenggaraan Pilkada 2024 lebih terbuka dan minim informasi bohong (hoax).
Hal itu disampaikan dalam Diskusi Publik bertajuk "Menjamin Keterbukaan Informasi dan Penanganan Disinformasi dalam Pilkada Serentak 2024" yang diselenggarakan Open Gevernment Indonesia pada Rabu (29/5/2024).
Direktur Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Jabodetabek, Anwar Razak mengungkapkan, angka penyebaran berita hoax setiap tahun terus meningkat. Terlebih pada masa-masa mendekati tahun politik seperti Pilkada.
Bahkan berdasarkan data yang dihimpun Mafindo informasi hoax di tahun 2023 mencapai angka 2330, dan secara khusus informasi politik hoax mencapai 646.
Sementara kasus-kasus tersebut tidak bisa tertangani dengan maksimal oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Oleh karena itu dirinya mendorong adanya penanganan atas disinformasi dan hoax yang kerap menyebar pada masa Pemilu.
Anwar juga menekankan adanya keterbukaan informasi pada penyelenggaraan Pilkada 2024 mendatang. Sebab menurut dua, minimnya informasi bakal memicu disinformasi lebih banyak.
"Kami melihat beberapa informasi penting untuk ditransparankan dengan cara terbuka dan akses mudah misalnya soal profil calon, laporan kekayaan, dana kampanye, anggaran pilkada, serta form c hasil dan hasil rekapitulasi suara," tuturnya.
Dorongan serupa juga disampaikan Direktur Eksekutif Perludem, Khoirunnisa Nur Agustyati. Ia mengatakan keterbukaan data perlu dilakukan dengan baik untuk menumbukan partisipasi masyarakat dalam Pilkada yang akan berlangsung 27 November 2024 mendatang.
Terlebih dirinya juga berpendapat Di setiap daerah memiliki kemungkinan timbulnya informasi hoax di wilayahnya masing-masing.
Oleh karena itu butuh banyak informasi ke-Pemiluan agar dapat mengantisipasi timbulnya informasi hoax.
Pada kesempatan itu Nisa menyampaikan sejumlah rekomendasinya untuk Pilkada 2024. Pertama ia menyarankan agar KPU melakukan komunikasi publik yang baik mengenai proses pungut hitung rekap, Sirekap, dan penetapan hasil pemilu.
"Kami juha merekomendasi agar ada deplatformisasi atau penghapusan terhadap akun atau channel dan halaman yang terpantau memproduksi dan menyebarkan disinformasi pemilu secəra rutin. Kemudian profiling aktor dan penindakan hukum oleh Bawaslu apabila ditemukan unsur-unsur pelanggaran pidana," terangnya.
Ia juga menyarankan adanta sosialisasi dan diseminasi prebunking mengenai daftar pemilih, penggunaan e-KTP dan Sirekap di Pilkada, pemberian literasi politik yang lebih terstruktur dan masif, dan menjadikan platform media sosial memberikan tempat khusus bagi konten-konten edukasi dan informasi pemilu yang kredibel.
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Betty Epsilon Idroos menyebut KPU kini tengah mengembangkan pemanfaatan pengembangan Ilmu Teknologi (IT) dan Big Data.
Pengembangan itu kemudian disajikan dalam Satupeta Data yang sedikit demi sedikit akan diturunkan ke KPU Kota atau Kabuaten.
"Satupeta Data akan menampilkan data Pemilu dalam bentuk peta bersumber dari data agregasi Sidapil, Silon, Sidalih, dan Sipol. Ini bentuk open data dari KPU yang masih embrio baru sekira 70 persen dan akan dilaunching setelah Penetapan Hasil Pemilu 2024 selesai atau ketika pelantikan Presiden baru nanti di 20 Oktober 2024," jelas Betty.
Dirinya sadar data Pemilu terbuka penting karena bernilai informasi sehingga memungkinkan publik dan pemangku kepentingan melakukan pencermatan termasuk pada daftar pemilih dan melihat kualitas daftar pemilih.
Selain itu keterbukaan juga penting untuk memungkinkan pemangku kepentingan dan pemantau Pemilu dapat mengikuti proses tabulasi hampir secara real-time dan membandingkan hasil resmi pemilu dengan hasil pengamatan di TPS.
"Ini juga menjadi referensi data yang digunakan dalam rangka peningkatan jumlah informasi kepemiluan yang tersedia bagi publik. Serta menyediakan akses ke kumpulan data yang kompleks, seperti data pencalonan, data dana kampanye, data pemilih, dan sebagainya, yang dapat digunakan untuk analisis yang efisien," terangnya. (fat)
Editor : Yosep Awaludin