RADAR BOGOR - Sejak awal, dinamika politik di Kota Bogor menjelang pilkada 2024 memang diramaikan oleh figur-figur yang bukan berasal dari partai politik.
Hanya ada tiga nama yang berasal dari partai politik, seperti M Rusli Prihatevy dari Partai Golkar, Jenal Mutaqin dari Partai Gerindra dan Atang trisnanto dari PKS.
Sedangkan, sosok yang di luar kader partai bermunculan dan dominan.
"Dalam perjalananya, hampir semua yang berasal dari partai politik tersebut tidak mampu bersaing dengan sosok-sosok yang bukan kader partai politik tingkat elektabilitasnya," ujar Founder Visi Nusantara (Vinus), Yusfitriadi kepada Radar Bogor, senin (10/6/2024).
Sehingga, kata dia, bukan tidak mungkin pertarungan Pilkada di Kota Bogor diikuti oleh figur-figur yang bukan berasal dari partai politik.
Menurut Yusfitriadi, ada beberapa faktor tidak munculnya figur yang berasal dari partai politik hingga dua bulan menjelang pendaftaran calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor dalam pilkada memdatang.
Pertama, krisis figur. Hampir semua partai politik di Kota Bogor mengalami krisis figur untuk bisa didistribusikan sebagai calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor.
"Hanya tiga partai politik yang memunculkan namanya dalam bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota yaitu PKS, Partai Golkar dan Partai gerindra," paparnya.
"Ketiga figur itupun terlihat tidak serius dalam menata kapasitasnya untuk bertarung di Pilkada Kota Bogor 2024," sambungnya.
Sehingga, jauh tertinggal tingkat elektabilitasnya oleh figur-figur di luar partai politik.
Kedua, Krisis Kader. Ya, kader-kader terbaik masing-masing partai politik sudah habis didistribusikan ke dalam parlemen dengan menjadi anggota DPRD terpilih.
Sehingga ketika dihadapkan kebutuhan dalam Pilkada, partai politik kehabisan stok kader.
"Yang sudah menjadi anggota DPRD terpilih nampaknya tidak mau mengambil risiko politik ketika harus meletakan jabatannya demi untuk bertarung dalam pilkada Kota Bogor, yang tidak ada kepastian keberhasilannya," paparnya.
Ketiga, kegagalan Partai Politik.
"Harus diakui kondisi ini merupakan kegagalan partai politik dalam menguatkan peran perkaderan politik," ungkapnya.
Sehingga, tidak mampu memetakan kader yang akan didistribusikan pada lembaga legislatif dan yang akan disiapkan untuk bertarung memperebutkan kursi di eksekutif, baik Wali Kota maupun Wakil Wali Kota Bogor.
"Dan ketika tradisi ini terus berlanjut maka akan berbahaya bagi kelangsungan kader politik yang berproses di dalam partai politik," tuturnya.
Keempat, suporting finansial. Yusfitriadi menegaskan, bagi anggota legislatif terpilih tentu saja sudah mengeluarkan banyak biaya dalam mengikuti pemilu legislatif lalu, sehingga jika akan ikut dalam kontestasi Pilkada harus mengeluarkan biaya lembali, mungkin sudah kehabisan energi.
"Andaipun masih mempuanyai dana, sangat mungkin kader-kader partai tidak mau mengambil risiko politik dengan harus mengeluarkan kembali biaya untuk pilkada 2024 mendatang," paparnya.
Sementara, bagi figur-figur yang muncul secara kuat elektabilitasnya, mereka tidak disibukan dengan pemilu legislatif lalu, sehingga baik semangat maupun ketersediaan finansial masih cukup memadai.
Kelima, relasi politi elit. Dalam undang-undang nomor 10 tahun 2016 dinyatakan secara jelas bahwa pasangan calon yang akan mengikuti pilkada, harus direkomendasikan oleh Partai di tingkat pusat.
Sehingga bisa jadi relasi figur-figur yang berasal dari luar partai politik mempunyai relasi yang kuat dengan para elit partai, sehingga akan mudah mendapatkan rekomendasi untuk maju di pilkada.
"Apapun faktor kedekatannya dan hal itupun sudah dibuktikan pada pemilihan presiden 2024 kemaren, dimana kader partai bisa dikalahkan dengan relasi politik yang kuat," pungkas Yusfitriadi. (*)
Editor : Lucky Lukman Nul Hakim