RADAR BOGOR – Meski mendapat pertentangan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terus melanjutkan langkah untuk menarik PKB kembali ke pangkuan NU.
Setelah mengundang mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKB Lukman Edy, tim pendalaman yang dibentuk PBNU akan memanggil pengurus inti DPP PKB Hasanuddin Wahid.
Merujuk surat undangan PBNU yang diterima Jawa Pos, Hasanuddin yang saat ini menjabat Sekjen PKB diundang ke kantor PBNU pada hari ini Senin (5/8).
Hasanuddin yang dikenal sebagai orang kepercayaan Ketua Umum (Ketum) PKB Muhaimin Iskandar diminta hadir pada pukul 12.30.
Surat undangan itu ditandatangani Wakil Ketua Umum PBNU KH Amin Said Husni dan Wakil Sekjen PBNU Gus Imron Rosyadi Hamid.
Di tim pendalaman hubungan NU dan PKB, Said Husni bersama KH Anwar Iskandar sebelumnya mendapat mandat dari PBNU untuk mendalami polemik NU-PKB.
Dalam surat itu juga disebutkan, Hasanuddin dipanggil untuk dimintai keterangan seputar masalah hubungan PKB dengan NU.
Gus Imron Rosyadi Hamid membenarkan adanya undangan tersebut.
Dia menyatakan, tim pendalaman NU-PKB memang akan mengundang banyak pihak terkait bukan hanya Sekjen PKB.
Direktur Eksekutif Jaringan Muslim Madani (JMM) Syukron Jamal menilai langkah tim pendalaman PBNU atau yang disebut panitia khusus (pansus) itu aneh dan bias.
Sebab, langkah tersebut kian menunjukkan bahwa PBNU sedang membawa institusi dalam pusaran konflik antarpersonal.
”Saya kira tidak ada urgensinya pansus memanggil elite-elite PKB tersebut,” cetusnya.
Meski begitu, Jamal tidak menampik bahwa PKB memang lahir dan besar dari rahim NU.
Namun, relasi antara PKB dan PBNU tidak bersifat struktural.
”(Hubungan PKB dengan PBNU, Red) lebih pada hubungan aspiratif dan akomodatif kepentingan warga nahdliyin,” ujarnya.
Sebagaimana diberitakan, PBNU lewat tim pendalaman hubungan NU dan PKB mengundang sejumlah tokoh untuk dimintai keterangan.
Layaknya kerja-kerja pansus di DPR, tim pendalaman tersebut telah mengundang mantan Sekjen PKB Lukman Edy pada Rabu (31/7) lalu.
Dia mengungkapkan beberapa hal tentang kondisi internal PKB. Salah satunya penghapusan kewenangan Dewan Syuro PKB.
Di sisi lain, Hasanuddin Wahid belum mau menanggapi undangan PBNU.
Saat dikonfirmasi, dia belum mau memberikan tanggapan.
Meski begitu, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid sebelumnya menyatakan bahwa saat ini PBNU telah menjadi alat politik.
Hal tersebut, menurut dia, bertentangan dengan khitah atau garis besar perjuangan NU yang tidak berpolitik. (tyo/c9/oni)
Editor : Lucky Lukman Nul Hakim