RADAR BOGOR - Karena di awal saya menyatakan bahwa mundur mendadaknya Airlangga Hartarto dari Ketua Umum Partai Golkar erat kaitannya dengan skema usungan pasangan calon di Pilkada yang mungkin tidak menemukan titik temu dengan oligarki.
Maka, semua skema Pilkada yang sedang berdinamika dan bereskalasi di provinsi dan kabupaten maupun kota tentu mempunyai relasi yang kuat.
Termasuk, eskalasi politik kekinian di Kota Bogor.
Komunikasi yang dibangun antara Rena da Frina dan Rusli Prihatevy selaku Ketua DPD Partai Golkar Kota Bogor.
Partai Golkar Kota Bogor dilatarbelakangi Tiga faktor.
Pertama, rekomendasi DPP Partai Gerindra diberikan kepada Jenal Mutaqin.
Walaupun bukan berbentuk koalisi resmi pengusung pasangan calon, KBM (Koalisi Bogor Maju) sejak awal digadang-gadang akan menjadi pasangan Dedie A Rachim dan Rusli Prihatevy untuk diusung sebagai pasangan calon.
Sedangkan Jenal Mutaqin dan DPC Gerindra Kota Bogor, menolak masuk KBM.
Walupun sejak awal saya sering menyatakan ini sebagai bentuk menaikan posisi tawar.
Namun, walaupun elektabilitas Jenal Mutaqin tidak kuat, namun DPP Partai Gerindra memaksakan rekomendasi pendamping Dedie A Rachim adalah Jenal Mutaqin.
Tentu logis ketika Rusli Prihatevy dan DPC Partai Golkar Kota Bogor akan melawan.
Nasib yang sama juga Rena da Frina, yang infoemasinya disetting oleh Bima Arya untuk menjadi pendamping Dedie A Rachim, namun faktanya tidak terjadi sampai hari ini.
Kedua, "Maijan" Bima. Pasca Bima Arya mengumumkan tidak akan maju pada pemilihan gubernur Jawq Barat, tentu harus mempunyai "mainan" politik untuk mencapai orientasinya.
Maka bermainlah di "dua kaki".
Bagaimana tidak, yang mendampingi Dedie A Rachim dan Jenal Mutaqin menerima rekomendasi DPP Partai Gerindra adalah Bima Arya di antaranya.
Di sisi lain Bima Arya masih "bernyanyi" dengan penuh keyakinanya Rena da Frina akan mendapatkan rekomendasi dari partai politik untuk menjadi peserta di pilkada 2024.
Bahkan, bukan tidak mungkin merapatnya Rena da Frina ke Rusli Prihatevy merupakan settingan Bima Arya.
Sehingga, siapapun yang menang nanti, Bima Arya aman dan nyaman sebagai mantan Wali Kota Bogor.
Ketiga, habis manis sepah dibuang.
Mungkin itulah pribahasa yang saya gunakan, untuk menggambarkan karakteristik perilaku politik oligarki kekuasaan, dalam hal ini Jokowi dan Prabowo dengan Gerindranya.
Setelah Golkar memberikan semua yang diminta Jokowi dan Prabowo, seperti pencalonan Gibran Rakabuming Raka, mesin politik golkar untuk pemenangan Prabowo dan Gibran, dukungan terhadap Bobby Nasution di Sumatera Utara dan lain-lain.
Baca Juga: Peluang Maju Dari Golkar Terbuka, Rena Da Frina Disambut Hangat Rusli Prihatevy dan Jajarannya
Setelah orientasi politik Jokowi dan Prabowo tercapai, Golkar berpotensi ditinggal, bahkan sangat mungkin diambil alih oleh oligarki kekuasaan tersebut.
Kondisi inipun tidak akan berbeda dengan kondisi di propinsi dan kabupaten maupun kota pada pilkada mendatang. (*)
Penulis :
Yusfitriadi
Pengamat Politik dan Kebijakan Publik Visi Nusantara Maju
Editor : Lucky Lukman Nul Hakim