RADAR BOGOR - Dinamika Perhelatan Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Bogor kian hari semakin memanas.
Fenomena memuluskan jalan untuk memenangkan Bakal Calon Kepala Daerah (Bacakada) di Pilkada, termasuk Bogor terus mencuat.
Salah satu cara untuk memuluskan jalan tersebut, yakni dengan menggunakan skema calon tunggal atau biasa disebut dengan kotak kosong, pada Pilkada, salah satunya di Bogor.
Pengamat politik Yusfitriadi mengatakan, fenomena skema calon tunggal atau melawan kotak kosong terus diupayakan oleh para elit politik.
Bahkan dia menyebut fenomena itu juga berpotensi terjadi di Pilbup Bogor mendatang.
“Indikasi terjadinya pemilihan kepala daerah tahun 2024 akan diikuti hanya satu pasangan calon melawan kotak kosong, tentu sudah terlihat, termasuk di Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor,” jelasnya.
Namun, kata Yusfitriadi, sebelum pendaftaran Pilbup Bogor dimulai, setidaknya masih ada beberapa upaya yang bisa dilakukan guna meminimalisir potensi kotak kosong itu terjadi.
Pertama menurutnya, harus ada komitmen bersama dari partai politik itu sendiri untuk menjaga spirit demokrasi, tentu ini harus dilakukan oleh semua parpol diberbagai tingkatan.
Karena menurutnya, pemilihan calon Bupati Bogor, harus dimaknai bukan hanya memilih orang, tapi memilih gagasan, memilih karakter, memilih etika dan memilih rekam jejak.
“Jika harus dibandingkan dengan kotak kosong, apa yang bisa dibandingkan. Jelas fenomena kotak kosong jauh dari spirit demokrasi,” tegasnya pada Radar Bogor
Kemudian yang kedua, Yusfitriadi menekankan kepada Parpol ditingkat pusat untuk realistis, sebab menurutnya untuk bisa mendaftarkan diri sebagai kepala daerah, atau dalam hal ini Bupati, perlu adanya rekomendasi dari tingkatan pusat.
Sehingga dia meminta kepada Parpol ditingkat pusat, agar tidak memaknai rekomendasi tersebut sebagai alat untuk memberengus atmosfer demokrasi di tingkat lokal.
“Bukan juga rekomendasi tersebut untuk membetuk "kacamata kuda" dalam melihat realitas dinamika politik tingkat lokal,” ujarnya.
Sebab menurutnya, jika upaya skema kotak kosong terus dipaksakan, apalagi di Kabupaten Bogor, maka mudah saja memberikan pengaruh negatif untuk kearifal lokal yang ada di bumi Tegar Beriman ini.
Sementara upaya ketiga yang bisa dilakukan untuk melawan potensi adanya kotak kosong dalam Pemilihan Bupati Bogor mendatang, Yusfitriadi juga menyeru kepada Parpol untuk menjaga independensi dan marwah partai politik.
Sebab menurut Yusfitriadi, sistem kepartaian yang seharusnyalah mengajarkan tegaknya prinsip-prinsip demokrasi dalam aktifitas berbangsa dan bernegara.
“Bukan justru partai politik yang melakukan pembodohan kepada masyarakat dengan perilaku yang seakan-akan demokratis,” tungkasnya.
Oleh karena itu, kata Yusfitriadi setiap partai yang punya independensi seharusnya tidak bisa diatur dan diintervensi oleh kekuatan politik lain, termasuk kekuatan oligarki kekuasaan. Keempat, partisipasi masyarakat.
Editor : Rani Puspitasari Sinaga