RADAR BOGOR - Isu reshuffle menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM) kembli mencuat.
Kali ini menteri dari Partai Nasdem dan PDI Perjuangan (PDIP) yang kabarnya menjadi sasaran.
Presiden Joko Widodo menegaskan dirinya masih punya hak untuk melakukan perombakan kabinet.
Presiden Joko Widodo nampak kaget ketika ditanya soal isu reshuffle. Matanya sedikit terbelalak meski setelah itu dia menjawab dengan tenang.
"Ya kalau diperlukan," ucapnya di sela-sela persiapan upacara HUT RI di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, Selasa 13 Agustus 2024.
Nama Menteri Hukum dan HAM Yasona H Laoly dan Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar adalah nama yang disebut-sebut akan diganti.
Selain itu, Menteri ESDM Arifin Tasrif juga kabarnya akan diganti oleh Bahlil Lahadalia yang sekarang menjabat sebagai Menteri Investasi.
"Saya sudah ngomong dari dulu kalau diperlukan. Saya masih punya hak prerogatif itu," ucap Presiden Joko Widodo.
Juru Bicara PDI Perjuangan, Chico Hakim merespon wacana reshuffle yang akan dilakukan Presiden Joko Widodo.
Menurut Chico, pihaknya belum mendengar dan mengetahui secara pasti rencana perombakan kabinet yang kabarnya akan dilakukan pada pertengahan Agutus ini.
Jika nanti Jokowi memang melakukan kocok ulang jajaran menteri, Chico berharap perubahan kabinet di akhir masa jabatan itu dilakukan untuk meningkatkan kinerja pemerintah yang hanya tinggal dua bulan lagi.
"Tujuannya untuk meningkatkan kinerja pemerintah," ucapnya.
Dia mengatakan, jika tujuannya adalah peningkatan kinerja, maka sejumlah sektor yang dinilai kurang baik harus menjadi sasaran reshuffle.
Diantaranya, sektor ekonomi, pendidikan, dan sektor yang berkaitan dengan pengaturan harga kebutuhan pokok yang saat ini meroket.
Chico menyatakan, beberapa bulan terakhir, persoalan ekonomi sangat dirasakan masyarakat dan mendesak untuk diselesaikan.
Misalnya, nilai tukar rupiah terhadap dolar yang melemah, biaya kuliah dan sekolah yang tinggi.
"Harga kebutuhan pokok yang terus meroket," paparnya.
Dia menegaskan, jika Jokowi nantinya memang melalukan perombakan kabinet, diharapkan hal itu bukan untuk bagi-bagi jabatan dan sinkronisasi pemerintahan selanjutnya yang akan dipimpin Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.
"Kami melihat banyak hal unik yang dilakukan Jokowi di akhir masa jabatannya yang akan menyambut datangnya kepemimpinan baru," ujar dia.
Terpisah, Jawa Pos sudah berupaya menghubungi Siti Nurbaya untuk mengonfirmasi perihal isu reshuffle tersebut.
Namun, Siti belum mau berkomentar. Begitu pun dengan Ketua DPP Nasdem Willy Aditya.
Dia tidak membalas pesan singkat Jawa Pos mengenai reshuffle yang menyasar menteri dari Nasdem tersebut.
Sementara itu, Pengamat Politik Ujang Komaruddin menjelaskan, isu reshuffle kabinet yang berkembang di dua bulan terakhir masa jabatan Presiden Jokowi justru menunjukkan ketidakefektifan.
Sebab, tidak ada perbaikan kinerja yang bisa dicapai hanya dalam dua bulan.
"Walau begitu reshuffle kabinet merupakan hak preogratif presiden," jelasnya.
Dengan ketidakefektifan tersebut, maka bisa diartikan bahwa bila reshuffle benar dilakukan, maka semua itu merupakan kepentingan politik atau malah justru menjembatani transisi pemerintahan.
"Ingin mengganti orang yang tidak disukai, ingin menaikkan loyalis. Bisa jadi motifnya seperti itu," ujarnya.
Dia mengatakan, bahkan Jokowi juga berhak untuk mengganti menteri sehari sebelum lengser.
Karena itu hak preogratif presiden, namun kondisi semacam ini membuat masyarakat hanya akan mempertanyakan keefektifanya.
Sebab, kata dia, dalam logika politik tidak bagus.
Untuk kemungkinan reshuffle menjadi kepentingan menjembatani transisi pemerintahan juga potensial dilakukan.
Hal tersebut wajar dalam politik. "Kalau ini biasa saja dalam politik," terangnya kemarin. (lyn/lum/tyo/idr)
Editor : Lucky Lukman Nul Hakim