RADAR BOGOR - Majunya Bayu Syahjoha dan Musyafaur Rahman di Pemilihan Bupati (Pilbup) Kabupaten Bogor dipandang berhasil menyelamatkan demokrasi di Bumi Tegar Beriman Bogor.
Bayu Syahjoha dan Musyafaur Rahman mematahkan adanya kotak kosong dalam kontestasi politik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) atau Pilbup serentak di Kabupaten Bogor, yang akan digelar pada 27 November 2024 mendatang.
Bayu Syahjoha dan Musyafaur Rahman nyatanya maju di Pilbup Bogor bukan hanya untuk alasan itu saja.
Mereka membawa harapan besar bagi masyarakat Kabupaten Bogor yang menginginkan adanya perubahan dan transformasi besar-besaran.
Hal itu pula yang turut dijanjikan Kang Mus. Ia mencoba mewujudkan keinginan-keinginan masyarakat seperti saat dirinya menjadi aktivis di Ikatan Keluarga Korban Sutet (IKKS), namun dengan skala yang lebih luas.
"Kabupaten Bogor saat ini sedang tidak baik-baik saja. Karena masyarakat masih kesulitan ketika ingin mengurus segala administrasi, masih ada kejadian orang melahirkan di jalan, banyak ruas jalan yang rusak, bahkan masyarakat yang kelaparan," ujar Mantan Komisaris Damri dan Petrokimia itu.
Ia juga melihat Kabupaten Bogor semestinya bisa mendapat Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih baik. Sebab menurutnya saat ini banyak lumbung-lumbung PAD yang belum dimanfaatkan dengan baik lantaran kurangnya perhatian dari Pemerintah Kabupaten.
Hal ini juga dirasakannya pada aspek pendidikan formal dan non formal, mitigasi bencana, dan lapangan pekerjaan.
Alasan terlalu luasnya wilayah yang kerap jadi kambing hitam Pemerintah sebelumnya dinilai Kang Mus mestinya tidak jadi persoalan.
"APBD Kabupaten Bogor itu terbesar ketiga di Indonesia. Hampir mencapai Rp10 Triliun. Menurut saya itu masih sebanding dengan luas yang dimiliki. Asalkan sistemnya diperbaiki dengan baik dan pemimpinnya harus lurus," ucapnya.
Misalnya terkait dunia pendidikan yang selalu jadi persoalan setiap tahun. Kang Mus berpendapat, pemerintah semestinya memiliki data yang valid soal kebutuhan dan ketersediaan kursi di sekolah.
Jika kursi sekolah negeri tidak mencukupi maka perlu ada pelibatan sekolah swasta. Namun dibarengi juga dengan pendampingan bantuan dari Pemerintah.
Untuk meningkatkan taraf pendidikan dan memperbaiki kesejahteraan warga, Kang Mus akan mendorong adanya program 1 Sarjana per RW setiap tahun.
Para sarjana yang dibiayai pendidikannya ini diharapkan akan kembali dan membangun wilayahnya.
"Kami juga akan melakukan sosialisasi dan transparansi terkait bantuan untuk pendidikan non formal seperti Pondok Pesantren. Supaya banyak Ponpes yang bisa mendapatkan bantuan dari Pemerintah. Selama ini banyak pimpinan Ponpes yang belum mengetahui halnitu padahal anggarannya cukup besar," terang pria yang sempat mondok selama 6 tahun di Kediri itu.
Meski akan berhadapan dengan koalisi raksasa yang memiliki anggota 17 Partai Politik, Kang Mus tak merasa gentar. Ia berjanji akan terus kerja keras dan senantiasa menyemangati kader-kader yang mendukungnya.
"Kami akan bekerja lebih keras menghabiskan waktu lebih banyak. Kami akan lebih sering bertemu dengan warga. Bahkan 10-20 kali lebih banyak dari Paslon lain," serunya.
Editor : Rani Puspitasari Sinaga