RADAR BOGOR - Calon Bupati Bogor Rudy Susmanto menyampaikan janji politik yaitu dengan tawarkan program satu desa satu sarjana hingga mendirikan perguruan tinggi di Bumi Tegar Beriman.
Rudy Susmanto Calon Bupati Bogor dari Partai Gerindra, memaparkan program kerja yang akan dilaksanakan ketika nantinya terpilih sebagai Bupati Bogor periode 2024-2029.
"Program Satu Desa Satu Sarjana. Jadi kita sedang buat kajian terkait bantuan infrastruktur desa untuk kita hapus, namanya diubah menjadi bantuan keuangan desa sehingga bantuan ini untuk beasiswa satu desa satu sarjana," ungkap Rudy Susmanto, Jumat (6/9/2024).
Kemudian, lewat bantuan keuangan itu juga, selain digunakan untuk program satu desa satu sarjana, tentunya untuk program lain seperti kegiatan sosial.
"Keduanya dapat digunakan kegiatan sosial ekonomi masyarakat ditingkat dan tentunya kajian-kajian tersebut sedang berjalan kemarin pada saat di APBD perubahan," jelasnya.
Anggaran yang digunakan nantinya, kata Rudy Susmanto, dengan menggunakan bantuan keuangan desa yang sedang direncanakan sesuai kemampuan keuangan daerah.
"Tentunya nanti hasil kajian sebagai landasan kita untuk mengambil sebuah kebijakan, jadi kebijakan apapun yang dibuat tentu melalui tahapan-tahapan kajian terlebih dahulu," tutur Rudy Susmanto.
Selain itu, kata dia, peningkatan bantuan keuangan desa pun ikut masuk dalam kajian perencanaan.
"Bantuan keuangan desa kita nanti rencanakan, rencana nilai kita sedang mengkaji sesuai dengan kemampuan keuangan daerah apakah bisa kita masuk ke tahapan berikutnya yaitu Rp1,5 miliar per desa," paparnya.
Bahkan, selain wacana program satu desa satu sarjana, wacana janji politik lain pun muncul seperti pembangunan perguruan tinggi Universitas Tegar Beriman.
"Itu mimpi kita bersama dan buka hanya mimpi tapi menjadi sebuah perencanaan kita bersama dan kita pun sedang membuat kajiannya di Bappedalitbang di 2024 mudah-mudah kita dapat merealisasikan di 2026," terangnya.
Namun demikian, Rudy Susmanto pun tak menampik wacana rancangan itu bukan hanya pikiran pemangku kebijakan, melainkan akademisi pun perlu memberikan masukan konstruktif dalam wacana tersebut.
"Jangan inginnya pemangku kebijakan tapi sesuai dengan kajian dari para akademisi, kelompok masyarakat yang ada," tandasnya. (cr2)
Editor : Yosep Awaludin