RADAR BOGOR - Lembaga Studi Visi Nusantara Maju (LS Vinus) menggelar diskusi tentang mitigasi kerawanan tahapan pungut hitung Pilkada 2024, di Cafe Up2Date, Cibinong, Kabupaten Bogor.
Diskusi soal Pilkada LS Vinus di Bogor itu, dihadiri Komisioner KPU RI, Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Tenaga Ahli Bawaslu RI, Lingkar Madani Indonesia.
Komisioner KPU Idham Kholik mengatakan, kerawanan terhadap pelaksanaan Pilkada 2024 itu dapat dibagi dalam beberapa jenis potensi kerawanan, yang termasuk rawan di Bogor.
"Pertama, dari sisi SDM, kerawanan dalam sisi SDM apakah KPPS menjelang hari pemungutan suara dalam kondisi yang tidak sehat, inipun salah satu jenis kerawanan. Kedua, KPPS pengetahuan nya kurang, oleh karena itu kami minta kepada PPS memastikan kepada seluruh KPPS yang ditugaskan untuk pemungutan perhitungan suara memiliki pemahaman serta keterampilan yang cukup, kuncinya adalah memahami peraturan dan pedoman teknis," ungkapnya, Senin (18/11/24).
Selanjutnya, kata dia, kerawanan dari sisi SDM, mengenai potensi moral.
Namun, dirinya percaya bahwa KPPS yang ditetapkan hari ini yang akan bertugas pada hari pemungutan suara, memiliki komitmen yang kuat untuk menyelenggarakan pemungutan perhitungan suara sesuai dengan prinsip integritas elektoral.
Kemudian, lanjut dia, potensi kerawanan dari sisi logistik berkenaan dengan tempat penyimpanan, oleh karena itu memastikan bahwa logistik yang disimpan di PPK, PPS itu tidak terkena hujan, tidak terkena bencana banjir, tidak ada pencurian.
"Dan setelah kami berkomunikasi dengan sebagian penyelenggara, Alhamdulillah tempat penyimpanannya sudah sesuai dengan protap yang diterbitkan oleh KPU RI," jelasnya.
Idham melanjutkan, potensi kerawanan berkaitan dengan manajemen pemungutan dan perhitungan suara.
"Nah ini dibagi dua ada persiapan dan pada saat pelaksanaan. Pada saat persiapan ini distribusi surat pemberitahuan atau formulir model C pemberitahuan. Kami sudah sampaikan kepada badan adhoc, surat pemberitahuan wajib disampaikan kepada yang berhak sesuai dengan kebijakan yang berlaku," paparnya.
Karena, kata dia, surat pemberitahuan ini sangat penting untuk memastikan partisipasi penggunaan hak pilih di TPS.
"Hari ini kebijakan kami, pengiriman surat pemberitahuan bisa melalui teknologi messenger. Dan sebelum surat pemberitahuan didistribusikan, KPPS kami mohon dapat berkoordinasi dengan pengawas TPS, para saksi serta memantau," imbuhnya.
Sementara itu, Founder LS Vinus Yusfitriadi mengungkap, di Kabupaten Bogor pada Pilkada mendatang ada berbagai jenis kerawanan yang akan terjadi.
"Pertama adalah Integritas dan profesionalitas penyelenggara pemilu, Kedua adalah skill atau keterampilan Sumber Daya Manusia, ketiga adalah pergeseran kotak suara dari TPS ke PPK, PPK ke KPU lagi, apalagi kemudian ga ada yang ngontrol, keempat adalah cuaca, cuaca sekarang harus diantisipasi jangan sampai TPS didirikan di tempat yang kurang aman, kelima logistik, logistik saya pikir harus aman karna sudah cuaca, kurang, robek, yang tercoblos dan macem-macem, terkahir adalah hadirnya pengawasan," ungkap Yus.
Yus menyebut, jika kerawanan itu tidak diantisipasi lebih awal, maka KPU Kabupaten Bogor sepenuhnya harus bertanggung jawab.
"KPU harus bertanggung jawab ketika kemudian potensi-potensi tidak kerawanan ini tidak ter mitigasi hari ini dan jangan sampai kemudian kagetan penangan selalu di hilir baru ditangani. Mari kita mitigasi sejak hari ini," tegasnya.
Kata dia, dalam meminimalisir potensi kerawanan tersebut, Bawaslu dan KPU juga harus bisa menggandeng stakeholder yang ada di Kabupaten Bogor, baik itu Pemkab, Aparat penegak hukum, masyarakat dan juga media.
"KPU itu, dari sekarang harus memitigasi memetakan baru kemudian check and balance agar peta aman. kemudian adalah kolaborasi sinergitas dengan semua stakeholder untuk meminimalisir potensi kerawanan," pungkasnya.
Editor : Rani Puspitasari Sinaga