RADAR BOGOR - Pilkada Kota Bogor 2024 yang diikuti lima pasangan calon diramaikan dengan kampanye populis. Setiap Paslon menarik pemilih dengan janji-janji kemudahan layanan publik, pendidikan dan kesehatan gratis, serta jaminan kesejahteraan masyarakat.
Akademisi Universitas Pakuan, Nandang Sutisna mengatakan janji-janji paslon di kampanye populis paslon ini harus disikapi kritis oleh masyarakat.
Tidak semua janji politisi dalam kampanye populis sejatinya bisa dijalankan, karena pemerintah memiliki keterbatasan dalam penganggaran dan organisasi birokrasi.
“Kampanye populis dipercaya efektif sebagai bagian dari strategi kampanye dalam pemasaran politik, tetapi dalam pendekatan moralitas, setiap calon kepala daerah tetap dituntut realistis dalam menyampaikan janji-janji politiknya," katanya Selasa (19/11/2024).
Dia pun berharap masyarakat tak menerima mentah-mentah setiap janji politik kandidat kepala daerah. Setiap program yang dijanjikan harus diukur rasionalitasnya, termasuk kemungkinannya untuk dijalankan disesuaikan dengan kemampuan APBD Kota Bogor.
“Masyarakat harus ingat dengan kampanye-kampanye pilkada sebelumnya, banyak janji-janji populis akhirnya tidak dapat dijalankan, atau dijalankan sekedar memenuhi janji politik tetapi tidak memberi dampak signifikan untuk masyarakat," tegasnya.
Dia juga mengingatkan janji-janji populis hanya bisa dijalankan dengan penambahan anggaran di APBD Kota Bogor atau menggantikan program lama.
Sehingga masyarakat harus jadi pemilih yang kritis yang menolak janji-janji muluk kandidat kepala daerah lewat kampanye populis.
"Masyarakat diharapkan tidak golput dan datang ke TPS untuk menunaikan hak konstitusinya. Namun harus menolak segala jenis politik uang dan memilih calon kepala dengan rasional dan sesuai hati nurani," harapnya. (rp1)
Editor : Yosep Awaludin