RADAR BOGOR - Pasca diselenggarakan kegiatan ToT Memperkuat Integritas Pemilih dan Ketahanan Terhadap Politik Uang untuk memperkuat Integritas Pemilih, di Jakarta, diikuti oleh 25 orang muda dari berbagai organisasi.
Pelatihan tersebut difasilitasi oleh KOPEL Jabodetabek, IDEA Jogjakarta dan Kemitraan.
Pelatihan tersebut bertujuan dapat memperkuat Kapasitas dan Integritas Pemilih Muda dalam mengawasi Pelaksanaan Pilkada.
Selain itu, bertujuan untuk meningkatkan keterampilan pemilih muda untuk menjadi influencer yang turut mengkampanyekan penolakan terhadap operasi politik uang di media sosial dan lingkungan terdekatnya.
Sebagai langkah tindak lanjut dari ToT tersebut di atas, peserta pelatihan yang merupakan orang muda Jakarta berkomitmen untuk menyelenggarakan kegiatan tindak lanjut guna mengkapitalisasi hasil pelatihan tersebut di atas.
Setelah mengikuti pelatihan, selanjutnya mengamalkan ilmu dan pengetahuan yang telah kami dapat untuk membangun kesadaran publik melawan politik uang.
Oleh karena itu, sebagai wujud komitmen mengimplementasikan pengetahuan dan kemampuan yang didapat dari pelatihan tersebut di atas, Kemitraan, KOPEL Jabodetabek dan Alumni ToT Anti Politik Uang menyelenggarakan diskusi dan Deklarasi anti politik uang sebagai GERAKAN WARGA untuk melawan POLITIK UANG!
Diskusi Publik dan Deklarasi ini berlangsung pada Rabu 20 November 2024 bertempat di auditorium Lantai 9, Gedung Ki Hadjar Dewantara, Kampus A Universitas Negeri Jakarta
dari pukul 12.00 WIB hingga 16.30 WIB.
Dalam kegiatan ini, hadir Keynote Speaker Laode Muhammad Syarif dan empat orang narasumber dari akademisi, mahasiswa, organisasi pemuda dan NGO.
Sebagai Keynote Speaker hadir Laode Muhammad Syarif Pimpinan KPK tahun 2015-2019 yang sekarang menjabat sebagai direktur eksekutif Kemitraan.
Menurutnya, akar masalah buruknya demokrasi kita ini adalah maraknya politik uang dan politik uang ini disebabkan oleh dua faktor utama yaitu satu, tidak adanya demokratisasi dalam partai politik. Kedua, ketidakjelasan sumber keuangan partai politik dan tidak jelas dibelanjakan kemana.
Dalam diskusi ini hadir empat orang pembicara, yaitu Ubedillah Badrun akademisi dari UNJ, Herman ketua KOPEL Indonesia, Zahra Pramuningtyas pimpinan redaksi Didaktika dan Dhika Muhammad alumni ToT anti politik uang.
Diskusi yang menarik dan penuh antusias tentang penolakan orang muda terhadap politik uang ini dihadiri oleh kurang lebih 150 orang peserta dari mahasiswa sejumlah kampus yang ada di Jakarta.
Ubaidillah Badrun mengungkapkan turunnya indeks demokrasi dan Kurupsi di Indonesia disebabkan oleh sistem regulasi yang dirusak oleh aktor politik, selama 10 tahun di era Jokowi telah melakukan reduksi demokrasi hingga titik nadir dilanjutkan dengan perilaku pelanjut yang jauh dari idealismenya.
Zahra dalam diskusi ini menyampaikan bahwa politik uang ini terjadi memang karena kita berada dalam politik balas budi dimana masyarakat terjebak di dalamnya.
Akibatnya, masyarakat sulit menolak pemberian uang dari para politisi.
Namun menurutnya situasi ini diubah dengan peran mahasiswa memberikan pendidikan politik kepada publik agar mereka keluar dari masalah ini.
Herman Kopel Indonesia mengungkapkan, Anak Mudah harus mampu mengambil tampuh kekuasan, generasi tua harus dipotong generasi, pemuda harus mampu melakukan pencerahan dan mengubah pikiran anak muda disekatarnya.
"Pemuda harus memanfaatkan teknologi dalam melakukan koordinasi pergerakan, target perubahan di depan mata, dengan kapasitas anak muda pasti dapat dilakukan dengan perjuangan dampak jangka panjang korupsi, sangat membahayakan seperti kelaparan dan kriminal," jelasnya.
Masa depan tidak dapat dikorbankan, kata dia, jangan lakukan hal hal yang buruk.
Partisipasi pemuda dalam pilkada dapat dilakukan dengan menolak politik uang, pemuda dapat melakukan pemantauan dan pengawasan pemilu.
Salah satu narasumber mengusulkan perubahan undang-undang partai, selama ini kader partai politik merupakan salah satu penghuni sel pelaku terpidana korupsi.
Baca Juga: Kunker ke Jombang, Menteri LH Hanif Faisol Berikan Izin Koperasi BLK Membakar Limbah Slag Alumunium
Di akhir dari kegiatan ini, para anak muda yang tergabung dalam kegiatan mendeklarasikan diri menolak politik uang dalam Pilkada 2024. (*)
Editor : Lucky Lukman Nul Hakim