RADAR BOGOR - Kira-kira sepekan lalu, Prabowo Subianto ujug-ujug mendorong hadirnya koalisi permanen dalam peringatan ulang tahun Gerindra.
Pernyataan tersebut tidak berjarak lama dari desakan dan tekanan publik atas evaluasi kepemimpinan pemerintahannya selama 100 hari terakhir.
Padahal sebagai Ketua Umum Partai Gerindra dan Calon Presiden 2029, tarik-menarik kepentingan Prabowo jelas tampak dalam tawaran koalisi permanen ini.
Selain ingin menjaga stabilitas pemerintahannya hingga akhir periode, Prabowo Subianto kelihatan ingin mengakumulasikan dukungan partai pencapresan atas dirinya yang baru diumumkan pekan lalu.
Dalam sistem multipartai, koalisi partai pendukung pemerintahan memang menjadi keniscayaan untuk mendukung efektifitas pemerintahan.
Namun demikian, karena menganut sistem Presidensialisme, koalisi pemerintahan tidak pernah didesain untuk menjadi koalisi permanen.
Koalisi politik justru akan terus berubah bentuk sesuai dengan kepentingan pragmatis masing-masing partai.
Tawaran Koalisi Permanen
Secara prinsip, meski menganut sistem pemerintahan Presidensial akan tetapi pemenang pilpres (di Indonesia) belum tentu memiliki dukungan politik mayoritas di parlemen.
Pun, dalam konteks ini, meski Prabowo Subianto menjadi pemenang pilpres, partainya (Gerindra) hanya memperoleh 14,83 persen persen suara.
Jumlah suara tersebut akhirnya hanya melengkapi formasi Koalisi Indonesia Maju (sebagai pengusung Prabowo-Gibran) di DPR yang hanya berjumlah 48,09 persen.
Dimana anggota koalisi Indonesia Maju te rsebut terdiri dari Partai Golkar (102 kursi/ 17,57 persen), Gerindra (86 kursi/ 14,83 persen), Partai Amanat Nasional (48 kursi/ 8,45 persen) dan Partai Demokrat (44 kursi/ 7,24 persen).
Jumlah dukungan Koalisi Indonesia Maju pun kian bertambah setelah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bergabung dalam koalisi tersebut.
Prabowo pun kemudian menyebutnya koalisi ini sebagai Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus. Jika ditotal, angka pendukung KIM Plus di DPR pun sudah berjumlah sekitar 470 kursi atau 84 persen.
Dukungan multipartai dalam koalisi Prabowo tersebut pun populer dengan sebutan sistem Presidensialisme Multipartai.
Presiden Prabowo mutlak membutuhkan dukungan partai politik yang dominan untuk menjaga efektifitas program pemerintahannya.
Apalagi belakangan banyak program dan kebijakan Presiden Prabowo yang dinilai tidak populer. Misalnya kenaikan tarif pajak (PPN 12 persen) dan agenda efisiensi pemerintahan yang dinilai mengorbankan banyak kepentingan publik.
Sayangnya, tak cukup dengan membentuk Koalisi Indonesia Maju plus. Belakangan, untuk memastikan stabilitas pemerintahan dan agenda kepentingannya, Prabowo pun menawarkan skema koalisi permanen.
Skema ini meski belum dapat penjelasan yang jelas, tetapi dimaknai sebagai dukungan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran hingga akhir periode dan tentu sajapencalonannya pada pilpres berikutnya.
Dan, seperti biasa, sebagian anggota koalisi KIM Plus meresponnya dengan dukungan spontan yang luar biasa.
Tetapi sebagian yang lainnya, justru mempertanyakan urgensi pembentukan koalisi permanen yang diusung Prabowo.
Jebakan yang Merugikan
Jika dianalisis secara mendalam, bagi anggota Koalisi, tawaran koalisi permanen ini justru jauh lebih banyak mudharatnya ketimbang keuntungannya. Setidaknya ada 3 hal yang tidak menguntungkan bagi mereka.
Pertama, tawaran koalisi permanen ini akan mengekang anggota koalisi untuk mengajukan calon presiden.
Setidak-tidaknya, tawaran koalisi permanen ini akan mengurungkan niat partai politik anggota Koalisi untuk mengajukan capres.
Sejak dini, anggota koalisi permanen sudah ‘dijaga’ untuk mendukung Prabowo Subianto yang akan kembali menjadi Capres 2029 sesuai dengan keputusan Kongres Luar Biasa Gerindra.
Tindakan ini sekaligus akan memupus hadirnya calon Presiden alternatif bagi masyarakat. Paling tidak, jika anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus jadi bersatu maka calon Presiden kemungkinan hanya akan diusung PDIP.
Tentu saja, ini mungkin akan menguntungkan PDIP karena dianggap memiliki tawaran dan figur alternatif dari nama Prabowo.
Kedua, karena basis tawaran koalisi permanen ini adalah transaksional, maka fungsi partai politik dalam menyalurkan aspirasi politik di masyarakat juga akan tereduksi.
Alih-alih ingin memperkuat pemerintahan, anggota koalisi justru akan terjebak dalam logika wajib dukung kebijakan pemerintaham.
Partai politik yang menjadi anggota koalisi pemerintahan mendadak berubah semua menjadi tukang stempel pemerintahan Prabowo-Gibran.
Ketiga, secara elektoral, koalisi permanen ini tidak akan menguntungkan suara elektoral anggota koalisi.
Pasalnya, segala keberhasilan program pemerintahan Prabowo hanya akan diklaim sebagai keberhasilan Prabowo dan Gerindra. Bukan keberhasilan anggota koalisi yang lainya.
Akan tetapi sebaliknya, jika program pemerintahan Prabowo gagal, maka anggota Koalisi yang ikut menanggung beban kegagalan tersebut.
Dalam pemilu mendatang, anggota Koalisi akan ikut ambil bagian menerima hukuman elektoral dari masyarakat.
Tak ayal, dalam persiapan agenda elektoral, PDIP yang secara tegas mengatakan posisinya berkoalisi dengan rakyat memiliki posisi yang lebih baik.
Jika banyak program pemerintahan Prabowo yang tidak berhasil, maka PDIP akan menangguk manfaat elektoral karena tidak bergabung dalam koalisi Prabowo-Gibran.
Jawaban Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang masih ragu-ragu dengan koalisi permanen boleh jadi menjadi pertanda bahwa tarik ulur kesediaan anggota koalisi masih sangat dinamis.
Bisa jadi juga hal tersebut juga menjadi isyarat bahwa Prabowo tidak akan jadi satusatunya calon presiden yang akan diusung oleh anggota koalisi KIM Plus.
Dan, tentu saja itu menjadi sinyalemen belum sepenuhnya anggota KIM Plus tidak menerima tawaran koalisi permanen. Sebab sebagian dari mereka tidak mau masuk dalam jebakan koalisi permanen tersebut. (***)
Penulis : Megel Jekson
Media Analyst and Public Affair Trust Indonesia