RADAR BOGOR - Gerakan 'Indonesia Gelap' terus muncul dalam berbagai aksi demonstrasi mahasiswa.
Ya, 'Indonesia Gelap' mencerminkan keprihatinan terhadap kondisi sosial dan politik Indonesia yang dianggap semakin memburuk.
Menanggapi hal tersebut, BEM Kema Universitas Padjadjaran (Unpad) dan KM Institut Teknologi Bandung (ITB) menggelar diskusi publik.
Diskusi publik ini bertajuk Membara pada Jumat (7/3/2025) di Graha Sanusi Hardjadinata, Unpad Bandung.
Plt Ketua BEM Kema Unpad, Ridho Anwari, menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia terkait demokrasi, seperti pembatasan ruang publik dan krisis transparansi.
Ia juga mengingatkan pentingnya kebebasan intelektual di dunia akademik yang semakin tergerus oleh pragmatisme dan campur tangan kekuasaan.
"Kampus harus kembali ke akarnya untuk menciptakan generasi kritis," tegasnya.
Dalam diskusi tersebut, sejumlah narasumber turut berbicara, termasuk Roy Suryo, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, yang menyoroti dugaan keterlibatan Gibran Rakabuming Raka dalam penghinaan terhadap Presiden Prabowo.
Roy mengklaim, memiliki bukti ilmiah yang menghubungkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan akun Kaskus Fufufafa.
"Bukti tersebut bisa digunakan untuk mempertimbangkan pemakzulan Gibran," jelasnya.
Ketua KPK Periode 2011-2015, Abraham Samad, mengungkapkan Indonesia saat ini sedang memasuki zaman kegelapan.
Ia mengkritik kebijakan pemerintahan Jokowi, termasuk undang-undang Cipta Kerja dan upaya melemahkan KPK, yang menguntungkan segelintir orang.
"Jika kita terus diam, kegelapan ini akan terus berlangsung," tegasnya.
Abraham mengajak, rakyat untuk bersatu dan memperjuangkan perubahan besar.
Diskusi ini menjadi momentum penting untuk mengkritisi kebijakan yang tidak pro-rakyat dan memperjuangkan reformasi guna mengakhiri kegelapan yang tengah melanda Indonesia.
Ketua KM ITB, Fidela Marwa Huwaida mengungkapkan gerakan 'Indonesia Gelap' dimulai pada 17 Februari 2025.
Itu bentuk kemarahan masyarakat sipil terhadap kebijakan pemerintah.
Mereka menuntut agar pemerintah membuat kebijakan yang pro-rakyat dan berbasis pada kebenaran ilmiah.
"Kebijakan rezim serampangan dan tanpa perhitungan matang, terutama dalam pengorbanan sektor pendidikan dan kesehatan," ungkapnya.
Pengamat politik Feri Amsari menilai kondisi Indonesia saat ini adalah hasil dari kekuasaan yang dikuasai oleh keluarga tertentu.
Dia mengutip kisah Konfusius yang lebih memilih hidup di hutan daripada di bawah kekuasaan Raja Zalim.
Ia mengkritik, nepotisme yang terus tumbuh dan menilai rakyat Indonesia terjajah oleh kepentingan keluarga berkuasa.
Hal itu membuat rakyat biasa tidak mendapatkan hak yang sama.
"Jika nepotisme ini terus tumbuh, rakyat Indonesia sedang terjajah oleh kepentingan keluarga tertentu," bebernya. (uma)
Editor : Lucky Lukman Nul Hakim