RADAR BOGOR - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf, menekankan beberapa masalah dalam sistem pemilu Indonesia. Semakin ketatnya persaingan di dalam partai politik adalah salah satu masalah utama yang dibahas.
Untuk mengatasi masalah ini, DPR tengah mempertimbangkan untuk menerapkan sistem pemilu hybrid yang menggabungkan elemen proporsional tertutup dan terbuka.
Sistem ini memberikan pemilih dua pilihan sekaligus memilih partai politik dan calon legislatif.
Ini memungkinkan partai politik untuk lebih mudah memilih anggota tim mereka untuk maju dalam kontestasi politik.
"Jadi ada opsi yang disebut proporsional terbuka dan opsi yang disebut proporsional tertutup, jadi hibrid. Kurang lebih hybrid. Hibrid ini artinya masyarakat atau pemilih memilih dua, yaitu partai dan calon, sehingga partai punya opsi untuk menentukan mana kader-kader yang bisa diberikan kesempatan," ujarnya setelah memimpin Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR di Gedung DPR Senayan, Jakarta Rabu (5/3/2025).
Selain itu, Dede Yusuf menegaskan bahwa lebih dari 15 juta suara tidak sah dalam pemilu terakhir menunjukkan ketidaktepatan dalam manajemen data pemilih.
Menurutnya, banyak hal yang berkontribusi pada masalah ini, seperti keterlibatan dengan program bantuan sosial (bansos) dan tidak dilaporkannya kematian individu.
Ia menekankan bahwa pembaruan data pemilih harus dilakukan secara berkala untuk mengatasi hal ini.
Menurutnya, screening harus dilakukan setiap satu tahun atau setiap enam bulan, dan itu dilakukan kembali oleh anggota penyelenggara.
Dengan opsi hybrid ini, pemilih akan memilih untuk kedua hal, partai dan calon. Dengan cara ini, partai politik dapat memilih anggota tim mereka yang dapat dipilih untuk kontestasi politik.
Selain itu, ia berbicara tentang database pemilih Indonesia yang masih belum sesuai. Lebih dari 15 juta suara dianggap sebagai suara yang tidak sah.
Hal ini menunjukkan bahwa masih ada ketidaktepatan dalam manajemen data pemilih. Politisi Partai Demokrat itu menyatakan bahwa sejumlah faktor berkontribusi pada ketidaksesuaian data pemilu.
Di antaranya adalah menerima bantuan sosial (bansos), program keluarga harapan (PKH), dan tidak melaporkan kematian atau kematian anggota keluarga.
Dede juga berbicara tentang masalah politik uang yang masih menjadi masalah besar di sistem pemilu Indonesia saat ini.
Politik uang dapat menjadi masalah karena, jika kita berbicara tentang pemilu, terlalu banyak calon yang tidak diketahui publik.
Singkatnya, mereka berlomba-lomba menawarkan transaksional. Fenomena ini diperburuk oleh banyak calon yang bersaing, yang meningkatkan kecenderungan masyarakat untuk memilih siapa yang menawarkan imbalan yang lebih besar.
Oleh karena itu, diskusi lebih lanjut diperlukan untuk membuat sistem pemilu lebih adil dan menghindari keputusan yang tergesa-gesa. (***)
Penulis: Diana Rama Pratiwi/Magang-UT
Editor : Yosep Awaludin