RADAR BOGOR—Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengimbau para akademisi untuk berpartisipasi secara aktif dalam meninjau sistem Pilkada Indonesia, serta pemilu secara keseluruhan.
Saat menghadiri Pelantikan Pengurus dan Halalbihalal Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas Islam Indonesia (UII) 2025 di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) IKA UII di Hotel Bidakara, Jakarta, Jumat (25/4/2025), Mendagri menyampaikan soal evaluasi sistem pilada ini.
Mendagri menyatakan bahwa meskipun sebagian besar daerah telah memulai Pilkada 2024, masih ada banyak Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang mengganggu proses administrasi pemerintahan daerah.
Oleh karena itu, dia berharap akademisi terlibat dalam mengembangkan studi yang akan membantu memperbaiki sistem pemilihan dan pemilu di masa depan.
“Bisa menjadi masukan buat kami pemerintah, dan juga kepada DPR sebagai pembuat undang-undang, karena kemungkinan mereka dapat merevisi undang-undang tentang Pilkada,” katanya.
Mendagri menegaskan bahwa sebagai bentuk demokrasi yang sebenarnya, pemilihan langsung memiliki keunggulan.
Mereka memungkinkan masyarakat untuk memilih pemimpin secara langsung dan memberikan legitimasi kuat kepada kepala daerah yang terpilih.
Calon kepala daerah biasanya turun langsung ke masyarakat untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas selama masa kampanye. Ini memungkinkan partisipasi dari latar belakang apa pun.
"Semua orang boleh ikut dalam pemilihan, dan kita bisa menemukan pemimpin-pemimpin yang mungkin tidak dapat kesempatan jika penunjukan dilaksanakan," katanya.
Meskipun demikian, Mendagri mengakui bahwa Pilkada langsung menghadirkan beberapa kendala, terutama dalam hal biaya politik yang tinggi.
Oleh karena itu, ia menekankan bahwa evaluasi dan pembenahan sistem diperlukan untuk menjaga stabilitas demokrasi tanpa mengabaikan akuntabilitas.
"Apa pun juga punya potensi konflik, yang kalau tidak dikontrol bisa menjadi violent, kekerasan. Violent, kekerasan konflik," tuturnya. (***)
