RADAR BOGOR – Sejumlah kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, kembali menuai respons dingin dari pemerintah kabupaten atau kota.
Termasuk instruksi terbaru Dedi Mulyadi soal jam masuk sekolah pukul 06.30 WIB yang tak banyak diikuti daerah.
Pengamat Politik, Yusfitriadi menilai fenomena ini bukan kejadian baru. Sejak awal menjabat, sejumlah kebijakan Dedi Mulyadi banyak diabaikan kepala daerah di bawah koordinasinya.
Seperti program barak militer pelajar, larangan rapat dinas di hotel, hingga pemberlakuan jam malam.
Menurut Yusfitriadi, ada sejumlah penyebab mengapa kebijakan-kebijakan tersebut tidak berjalan.
Salah satunya karena kebijakan yang dikeluarkan Gubernur Dedi Mulyadi kerap dilihat sebagai keputusan personal, bukan hasil konsolidasi internal Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Bukan hanya di tingkat kabupaten/kota, bahkan bisa jadi di lingkungan provinsi sendiri tidak memahami secara utuh kebijakan-kebijakan itu,” kata Yusfitriadi.
Ia juga menyoroti lemahnya kajian dan analisis dalam proses perumusan kebijakan. Menurutnya, keputusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak semestinya dilandasi dengan kajian komprehensif dan uji coba, bukan hanya berdasarkan ide spontan.
Yusfitriadi menilai gaya kepemimpinan Dedi Mulyadi yang cenderung populis juga memengaruhi pola komunikasinya.
Banyak gagasan muncul lewat media sosial yang kemudian dikemas menjadi kebijakan, namun tidak disertai konsep implementasi yang jelas. Akibatnya, daerah bingung menindaklanjuti.
“Bisa jadi dipikirannya, diikuti syukur, tidak diikuti juga tidak masalah. Tapi ini bukan cara kerja pemerintahan yang bersifat struktural dan hierarkis,” tegasnya.
Ia mengingatkan, jika pola seperti ini terus terjadi, konsolidasi dan koordinasi antara provinsi dan kabupaten/kota akan gagal total. Gubernur, kata dia, tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan implementatif dari daerah. (uma)
Editor : Yosep Awaludin