RADAR BOGOR - Sejumlah ketua partai politik (Parpol) sudah menonaktifkan anggotanya di DPR RI yang dianggap memicu kekisruhan.
Kebijakan tersebut menjadi perhatian publik, termasuk para aktivis.
"Walaupun terlambat Partai Nasdem, PAN dan Golkar menonaktifkan kadernya sebagai anggota DPR RI, tentu harus diberikan apresiasi," jelas Founder Vinus Indonesia, Yusfitriadi kepada Radar Bogor, Minggu 31 Agustus 2025.
Menurut Yusfitriadi, pemberhentian Ahmad Sahroni, Nafa Urbach, Eko Patrio, Uya Kuya hingga Adies Kadir merupakan salah satu yang dituntut oleh publik melalui demonstran yang turun maraton sejak 25 Agustus 2025.
Ia menegaskan, ada beberapa hal yang menjadi catatan penting terutama bagi partai politik dan para politisi dengan diberhentikannya para anggota legislatif tersebut.
Pertama, kepekaan.
Yusfitriadi mengungkapkan, apakah pemberhentian anggota legislatif tersebut harus melalui demonstrasi besar-besaran, menelan korban dan rusaknya fasilitas umum baru partai politik mengambil sikap?
"Bagi saya ini menunjukan ketidakpekaan partai politik terhadap perilaku anggotanya di parlemen," kata Yus (sapaan akrab).
Kritikan terhadap perilaku buruk dan arogan anggota legislatif tersebut, kata Yus, sudah banyak mendapatkan respon negatif dari rakyat.
Namun, partai politik seakan melakukan pembiayaran atas perilaku tersebut, sampai harus diturunkan secara paksa oleh rakyat melalui demonstrasi.
"Mungkin jika tidak ada demonstrasi yang banyak menelan korban jiwa dan rusaknya fasilitas negara dan fasilitas umum, 4 anggota legislatif tersebut masih merasa dirinya benar," tutur Yus.
Kedua, arogansi anggota legislatif.
Harus dijadikan catatan penting, sambung Yus, perilaku yang arogan dipertontonkan oleh wakil rakyat sangat menyakiti hati rakyat dan akan mendorong kristalisasi gerakan yang dikonsolidasi oleh rakyat.
"Seharusnya anggota legislatif dan pejabat negara lainnya melihat fenomena Kabupaten Pati. Akumulasi krisis legitimasi akan mendorong kemarahan rakyat," papar dia.
Ketiga, pamer kekayaan.
Di tengah kondisi ekonomi yang sedemikian tidak pasti, kata Yus, pengangguran semakin meningkat, pajak yang semakin mencekik rakyat justru wakil rakyat seringkali pamer-pamer harta kekayaan dan bergaya hidup borjuis.
"Tentu saja hal ini akan memunculkan amarah rakyat," tegas Yus.
Keempat, kinerja wakil rakyat.
Wakil rakyat, jelas Yus, seharusnya memamerkan kinerjanya di hadapan publik.
"Tentu saja masyarakat marah, di tengah kinerja wakil rakyat yang buruk, justru mengalami berbagai kenaikan tunjangan, di tengah rakyat dicekik oleh berbagai macam pajak, justru wakil rakyat dibebaskan dari semua pajak, di tengah daya beli masyarakat yang sulit, justru wakil rakyat jalan-jalan dan belanja di luar negeri," tutur Yus.
Kelima, bisa terjadi kapan saja dan dimana saja.
"Fenomena perilaku wakil rakyat yang "menjijikan" tersebut, sangat mungkin tidak hanya terjadi di DPR RI tapi juga di provinsi dan kabupaten atau kota di Indonesia," kata Yus.
Sehingga, ungkap Yus, kejadian serupa sangat mungkin terjadi di manapun, ketika mentalitas wakil rakyat sangat "jongkok" dan jauh dari beradab.
Menurut Yus, ketika partai politik tidak peka, tinggal tunggu saatnya gerakan rakyat akan memaksa menurunkannya dan parlemen.
Keenam, akumulasi kemarahan rakyat.
"Kekecewaan rakyat terhadap keberadaan anggota parlemen sudah terakumulasi dan sudah sampai ubun-ubun," ucap Yus.
"Karena berbagai tuntutan rakyat seringkali tidak mendapatkan respon yang positif dari parlemen," jelas Yus.
Yus menambahkan, seperti tuntutan undang-undang perampasan asset bagi bagi para koruptor, Undang-undang TNI yang dibahas diam-diam, menolak putusan MK tentang keserentakan Pemilu, tidak menjalankan putusan MK terkait rangkap jabatan, dan sebagainya.
"Harus dengan cara apa lagi rakyat menuntut wakilnya. Oleh karena itu, pemerintah baik legislatif maupun eksekutif untuk tidak bermain-main dengan rakyat," pungkas Yusfitriadi. (*)
Editor : Siti Dewi Yanti