RADAR BOGOR - Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan perombakan kabinet. Langkah ini dianggap sebagai upaya untuk menemukan cara terbaik untuk menyukseskan program pemerintahan dari periode 2024-2029.
Agus Widjajanto, seorang pengamat politik, menganggap perombakan kabinet ini sebagai akibat dari dinamika politik yang terjadi di awal pemerintahan.
Di mana ketika Presiden Prabowo harus mengakomodir berbagai kepentingan, beberapa menteri justru menimbulkan keresahan dan tidak memenuhi harapan publik sehingga terjadilah perombakan kabinet.
“Mungkin Presiden Prabowo sedang mencari formasi kabinet yang tepat, di mana awal dibentuk Presiden harus mengakomodir berbagai pihak yang berkepentingan, yang tentu jauh dari keinginan Prabowo sendiri,” kata Agus dalam keterangannya Senin 22 September 2025.
Selain itu, ia berbicara tentang anggapan bahwa perombakan kabinet adalah upaya bersih-berih Geng Solo. Dia sepenuhnya menyerahkan spekulasi itu kepada Presiden Prabowo.
"Yang pasti dalam politik tidak ada kawan dan lawan yang abadi, yang ada adalah kepentingan politik yang berkuasa," tuturnya.
Namun, ia menekankan bahwa para menteri yang baru bergabung lebih berhati-hati saat berbicara di depan umum.
Selain itu, dia secara khusus menyoroti pernyataan yang dibuat oleh Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan (Menkeu) baru-baru ini, yang sering menimbulkan kontroversi di masyarakat.
"Sampaikan apapun yang akan dilaksanakan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami masyarakat. Jangan gampang membuat statemen ke publik dengan bahasa yang kadang-kadang disalahtafsirkan, lebih baik fokus bekerja dan tunjukkan kinerja yang baik demi kesejahteraan rakyat," terangnya.
Selain itu, ia mencontohkan perdebatan mengenai kebijakan penyaluran dana sebesar Rp200 triliun ke bank Himbara.
Meskipun tujuannya adalah untuk meningkatkan ekonomi rakyat, beberapa orang melihat kebijakan itu dengan cara yang berbeda, menyebabkan konflik.
Selain itu, ia bertanya apakah perombakan kabinet akan mampu mencapai tujuan Indonesia Emas pada tahun 2045.
Ia berpendapat bahwa hal itu sangat bergantung pada kebijakan pemerintah, terutama karena masyarakat, terutama Gen Z, semakin kritis terhadap kebijakan yang dianggap merugikan.
Selain itu, ia menekankan bahwa sistem ketatanegaraan harus diperbaiki. Hal ini termasuk mengembalikan peran MPR sebagai pelaksana kedaulatan rakyat dengan GBHN yang jelas dan mewujudkan penegakan hukum yang bersih, adil, dan transparan.
Mengurangi belanja APBN yang tidak perlu, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong program swasembada pangan untuk menurunkan harga makanan, pakaian, dan rumah. "Menuju Indonesia Emas bukan lagi keniscayaan jika itu terwujud," tuturnya. (***)
Editor : Yosep Awaludin