RADAR BOGOR – Dinamika pemilihan Ketua DPD PAN Kota Bogor hingga kini belum berakhir. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN belum mengeluarkan arahan resmi terkait pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) untuk memilih ketua baru.
Kondisi tersebut membuat DPD PAN Kota Bogor bakal mengambil inisiatif menggelar rapat koordinasi (Rakor). Rakor yang digelar pekan depan ini, membahas 13 nama calon ketua yang sudah muncul.
Ketua DPD PAN Kota Bogor, Bedjo Santoso, menjelaskan Rakor ini bukanlah pra musyawarah daerah (musda). Sebab, dalam AD/ART PAN tidak ada istilah tersebut.
“Kami sebut saja Rakor. Tujuannya mendengarkan aspirasi 13 calon, membangun kesepahaman, sekaligus mencari jalan terbaik,” ujarnya saat ditemui di PWI Kota Bogor, Sabtu 4 Oktober 2025.
Menurut Bedjo, Rakor akan diarahkan pada upaya penyederhanaan proses pemilihan dengan mengedepankan budaya musyawarah mufakat. Mereka tidak ingin terjadi pemilihan yang lama dan bertele-tele.
“Kalau bisa dengan musyawarah mufakat, kenapa harus bertele-tele. Itu budaya kita, dan demokrasi tetap bisa dijalankan dengan cara itu,” jelasnya.
Hanya saja, Ia menjelaskan hasil Rakor nanti hanya bersifat usulan. Keputusan final tetap berada di tangan DPP.
“Aspirasi dari Rakor ini nanti kita sampaikan ke DPW dan DPP. Yang memutuskan tetap DPP,” katanya.
Adapun, masa bakti kepengurusan DPD PAN Kota Bogor saat ini masih berlaku hingga 31 Desember 2025 sesuai SK DPP. Bedjo menekankan, sisa waktu tersebut harus dimanfaatkan untuk menjaga soliditas internal.
“Ketua itu harus satu. Tidak boleh ada dua kubu. Kita belajar dari pengalaman sebelumnya, jangan sampai terjadi perpecahan di tubuh PAN,” ucapnya.
Bedjo menambahkan, seluruh DPD di Jawa Barat maupun daerah lain di Indonesia menghadapi kondisi serupa.
Arahan resmi DPP untuk pelaksanaan Musda memang belum turun. Meski begitu, ia yakin PAN akan tetap solid.
“Kongres terakhir di tingkat pusat bisa berjalan lewat musyawarah mufakat. Itu jadi contoh bahwa mufakat bisa diturunkan sampai ke daerah,” pungkasnya. (uma)
Editor : Yosep Awaludin