RADAR BOGOR - Wacana pemilihan kepala daerah secara tidak langsung dinilai berpotensi menggerus masa depan demokrasi Indonesia.
Founder Vinus Indonesia, Yusfitriadi menegaskan, Pilkada langsung merupakan capaian sejarah demokrasi yang tidak boleh dikorbankan demi kepentingan politik sesaat.
Pernyataan tersebut disampaikan Yusfitriadi saat membuka Riungan Pegiat Pemilu yang digelar di Vinus Empowerment Space (VES), Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Minggu (4/1/2026).
Ia menilai, rencana Pilkada tak langsung bukan sekadar persoalan politik praktis, melainkan menyangkut arah dan masa depan demokrasi di Republik Indonesia.
Yusfitriadi mendorong seluruh elemen masyarakat sipil, aktivis demokrasi, hingga media massa untuk ikut memperkuat gerakan penolakan terhadap rencana penghapusan Pilkada langsung.
Menurutnya, partisipasi publik sangat penting untuk mengingatkan DPR agar tidak bersikap ahistoris dalam merumuskan kebijakan demokrasi.
Ia mengingatkan, Pilkada langsung merupakan hasil perjuangan panjang sejak era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, yang kemudian mendapatkan penguatan melalui putusan Mahkamah Konstitusi.
Sejarah tersebut, kata dia, tidak bisa diabaikan begitu saja oleh para elite politik.
Yusfitriadi mencontohkan, banyak tokoh nasional yang lahir dari mekanisme Pilkada langsung.
Tanpa sistem tersebut, sejumlah kepala daerah dengan kapasitas dan rekam jejak kuat dinilai tidak akan pernah mendapatkan ruang kepemimpinan.
Oleh karena itu, perubahan sistem dinilai berisiko mematikan regenerasi kepemimpinan nasional.
Ia juga mengkritik, argumentasi sebagian anggota legislatif yang mendorong Pilkada tak langsung dengan dalih politik uang dan tingginya biaya politik.
Menurutnya, praktik politik uang bukanlah kesalahan sistem Pilkada langsung, melainkan akibat perilaku kandidat dan partai politik yang tidak berkomitmen pada prinsip demokrasi.
Yusfitriadi menegaskan, apabila terdapat kandidat yang menghabiskan biaya besar demi membeli suara, maka tanggung jawab ada pada aktor politik tersebut, bukan pada sistem pemilihan langsung.
Ia menilai, logika menyalahkan sistem justru berpotensi mengorbankan demokrasi akibat kegagalan partai dalam mendidik kader dan mengontrol perilaku politik.
Terkait biaya penyelenggaraan pemilu, Yusfitriadi menyebut besarnya anggaran lebih banyak disebabkan oleh pemborosan dan perencanaan yang tidak efisien.
Ia menilai, banyak pos anggaran yang bersifat tidak esensial, mulai dari kegiatan seremonial di hotel mewah, forum diskusi berbiaya besar, hingga pengadaan fasilitas dan seragam yang berlebihan.
Menurutnya, anggaran pemilu menjadi membengkak karena adanya kebiasaan hidup mewah dalam penyelenggaraan, termasuk sewa kendaraan dinas dan fasilitas inventaris yang terus berjalan meskipun tidak dalam masa pemilu.
Ia menekankan, seluruh anggaran tersebut pada akhirnya disetujui oleh DPR, sehingga dalih mahalnya Pilkada langsung dinilai tidak sepenuhnya tepat.
Yusfitriadi menegaskan, jika penghitungan anggaran dilakukan secara rasional, efisien, dan bebas dari kepentingan, maka biaya Pilkada langsung tidak sebesar yang selama ini diklaim.
Yusfitriadi menilai, persoalan utama bukan terletak pada sistem pemilihan, melainkan pada tata kelola anggaran dan komitmen politik terhadap demokrasi yang bersih dan hemat. (*)
Editor : Lucky Lukman Nul Hakim