RADAR BOGOR - Ketua DPC PDIP Kabupaten Bogor, Doni Maradona Hutabarat tegas menolak wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui DPRD pada pemilihan mendatang.
"Kalo sikapnya DPC kalo kita secara organisasi khususnya di Kabupaten Bogor artinya DPC Kabupaten Bogor ya kita menolak untuk pemilihan kepala daerah yang diwakili oleh DPRD," kata Doni Maradona Hutabarat, Jumat 23 Januari 2026.
Menurutnya, penolakan dengan tegas karena memperjuangkan demokrasi itu bukan butuh waktu yang singkat, namun butuh waktu yang panjang dengan pengorbanan rakyat yang luar biasa.
Baca Juga: Bansos Tahap 1 Diprediksi Cair Mulai Februari 2026, Wilayah Ini Jadi Fokus Pencairan Bantuan, Bogor Termasuk?
"Baik segi materi bahkan sampai ada nyawa berguguran untuk memperjuangkan sampai hari ini semuanya dipilih secara demokratis. Kalo misalnya berbicara tentang demokrasi ya rakyat lah tuannya," tegas dia.
Bahkan, kata dia, jika Pilkada melalui DPRD dijalankan, DPC PDIP Kabupaten Bogor akan mengikuti keputusan DPP melalui putusan bersama dalam rapat kerja nasional.
Doni menegaskan, PDIP tetap berada dibarisan rakyat. Bahkan, kata dia, saat ini rakyat hanya dijadikan objek oleh negara, padahal seharusnya mereka sadar bahwa negara ini terbentuk karna adanya rakyat.
Baca Juga: KTP Jenis Ini Bisa Dapat Bansos Rp5 Juta di 2026! Cek 3 Indikator Terbaru dan Cara Daftar Agar Nama Anda Masuk DTKS
"Negara ini ada karna adanya rakyat, terbentuk pemerintahan yang kemudian ada anggaran yang dikumpulkan kemudian untuk menjalankan pemerintah dari mana? dari rakyat. dari pajak," tegas dia.
Dengan kondisi saat ini, kata dia, yang semua serba sulit seperti mendapatkan pendidikan, kesehatan, pekerjaan bagi masyarakat ditambah wacana Pilkada merebut hak rakyat maka rakyat tidak mendapati haknya.
"Terus rakyat mau menentukan pemilih nya sendiri masa harus susah masa harus hilang terus untuk apa gunanya rakyat," cetus dia.
Sehingga, kata dia, menolak wacana Pilkada melalui DPRD dan biarkan masyarakat yang memiliki hak penuh demokrasi di Indonesia.
"Kalau misalnya ada pemilu kemudian dipilih oleh rakyat, rakyat punya hak untuk menentukan siapa pemimpinnya. Rakyat berhak menentukan dirinya mau dipimpinan siapa ke arah kemana ya rakyat punya dong, gitu loh. Masa iya ga boleh rakyat punya hak untuk milih lagi," pungkasnya. (abl)