RADAR BOGOR - Internal KPU Kota Bogor tengah disorot menyusul M Habibi Zaenal Abidin, sebagai pucuk pimpinannya terseret kasus gratifikasi pada Pilkada 2024 hingga berujung dipecat.
Kondisi ini membuat gejolak di tubuh KPU Kota Bogor, tetapi para anggotanya mengklaim, mereka tidak ikut terlibat dalam kasus yang menjerat Habibi.
"Kami berempat tidak mengetahui persoalan ini, kami menyatakan bahwa kami tidak ikut terlibat," kata Plt Ketua KPU Kota Bogor Dede Juhendi kepada wartawan Selasa, 10 Februri 2026.
Dede mengatakan pihaknya siap diperiksa jika kasus gratifikasi ini masuk ke ranah hukum, kesaksian akan dibuka secara gamblang oleh KPU Kota Bogor.
"Sebagai warga negara, sedari awal kami juga bersedia untuk mematuhi aturan, jadi kalaupun misalnya kami dipanggil tentu kami bersedia," tegas Dede.
Kasus gratifikasi ini disebut Dede telah mencoreng nama baik KPU Kota Bogor, apalagi Habibi sendiri memiliki kuasa pada lembaga kepemiluan tersebut.
"Pasti, karena ini juga melibatkan dan beliau ada di sini serta ada relasi kuasa," jelas Dede.
Kasus gratifikasi ini disebut Dede menjadi peringatan dan pihaknya akan melakukan evaluasi besar-besaran di internal KPU Kota Bogor.
Dede mengatakan kasus yang menjerat Habibi tidak berkaitan dengan kinerja KPU, kondisi ini bisa dibuktikan dengan hasil akhir Pilkada 2024.
"Bisa dilihat kemarin penyelenggaran berjalan dengan baik tidak ada sengketa, ini persoalan individual di luar tupoksi ke KPU-an," tambahnya.
Dede meminta dukungan kepada warga Kota Bogor agar bisa menjadikan KPU yang kini dipimpinnya bisa lebih profesional dan berintegritas.(bay)
Editor : Eka Rahmawati