RADAR BOGOR - Reshuffle kabinet yang berulang, di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan.
Founder Vinus Indonesia, Yusfitriadi menilai, bongkar pasang kabinet dalam waktu relatif singkat dapat memengaruhi kepercayaan publik sekaligus memunculkan pertanyaan mengenai arah pemerintahan.
Yusfitriadi menyoroti, jumlah reshuffle yang menurutnya telah mencapai 7 kali dalam kurun waktu sekitar 2 tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca Juga: Kebakaran di Menteng Kota Bogor Lahap 2 Rumah, Diduga Dipicu Konsleting Listrik
Menurut dia, frekuensi pergantian tersebut menunjukkan adanya persoalan dalam pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan.
"Selama 2 tahun, sudah 7 kali reshuffle. Konsep kepemimpinan yang mana?," ujar Yusfitriadi kepada Radar Bogor, Sabtu 3 Oktober 2026.
Ia menilai, setidaknya ada sejumlah faktor yang membuat kondisi tersebut berpotensi memengaruhi citra pemerintahan Prabowo.
Dinilai Belum Menempatkan Orang Sesuai Kompetensi
Yusfitriadi berpandangan, pengelolaan sumber daya manusia dalam pemerintahan seharusnya dirancang berdasarkan kebutuhan dan kompetensi.
Prinsip the right man in the right place, kata dia, penting agar setiap posisi diisi orang yang sesuai dengan tugasnya.
Namun, ia melihat pergantian pejabat dalam kabinet lebih banyak dipengaruhi pertimbangan politik dibandingkan evaluasi kebutuhan nasional.
"Prabowo dalam mengelola SDM tidak matang, tidak didesain untuk the right man in the right place. Prabowo itu bongkar pasang lebih kepada orientasi politik, bukan karena kebutuhan nasional," katanya.
Menurut Yusfitriadi, pergantian pejabat yang terlalu sering juga dapat menimbulkan kesan bahwa arah pemerintahan belum sepenuhnya jelas.
Ia mengatakan, evaluasi semestinya menjadi dasar utama sebelum keputusan pergantian dilakukan.
Baca Juga: Ibu Hamil dan Balita di Balumbangjaya Bogor Dapat Bantuan Program Gemarikan
Jika kinerja seorang pejabat dinilai belum optimal, perbaikan seharusnya menjadi langkah awal sebelum opsi pergantian ditempuh.
"Kalau kemudian ini tidak bagus, harusnya ada perbaikan yang signifikan. Kalau tidak, baru ganti," ujarnya.
Khawatir Berdampak pada Kebijakan Luar Negeri
Yusfitriadi juga menyoroti, kemungkinan dampak pergantian pejabat terhadap kesinambungan kebijakan pemerintah, termasuk hubungan luar negeri.
Menurutnya, perubahan menteri dapat diikuti perbedaan pendekatan dalam menjalankan kebijakan.
Kondisi tersebut dinilai, berpotensi menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi pemerintah dalam membangun hubungan dengan negara lain.
"Nasib relasi luar negeri itu seperti apa? Pada aspek investasi, kerja sama, diplomasi politik, kemudian pada aspek politik luar negeri, itu kan tidak pas," kata Yusfitriadi.
Ia menilai, kepastian dalam kebijakan pemerintah penting agar berbagai pihak dapat memahami arah pemerintahan secara lebih jelas.
Kekhawatiran itu semakin besar, menurut dia, karena dinamika politik menuju Pemilu 2029 mulai menghangat.
Partai politik, baik yang berada di parlemen maupun di luar parlemen, disebut mulai mempersiapkan mesin politiknya.
Dalam konteks tersebut, Yusfitriadi mempertanyakan apakah pergantian pejabat di kabinet sepenuhnya didasarkan pada evaluasi kinerja atau juga berkaitan dengan kepentingan politik menjelang Pemilu 2029.
"Jangan-jangan gonta-ganti ini untuk kepentingan 2029," ujarnya.
Janji Kabinet Profesional Dipertanyakan
Yusfitriadi kemudian, mengingat kembali gagasan awal pemerintahan Prabowo yang disebut akan mengedepankan kabinet dengan dominasi kalangan profesional.
Menurut dia, konsep tersebut sempat mendapatkan sambutan positif karena dinilai dapat mengurangi dominasi kepentingan partai politik dalam pemerintahan.
Baca Juga: KKS Bank Ini Terus Bertambah, Bansos PKH Rp750 Ribu dan BPNT Rp600 Ribu Cair
Namun, ia menilai perkembangan kabinet justru menunjukkan kondisi yang berbeda.
"Sejak awal yang menarik dari Prabowo adalah pada visi misinya, kabinetnya akan dominan profesional. Itu disambut baik, dan saya pun menyambut baik," katanya.
Yusfitriadi menilai politik akomodatif yang diterapkan pemerintah juga berdampak pada struktur kabinet yang menjadi sangat besar.
Banyaknya menteri dan wakil menteri, menurut dia, perlu diimbangi dengan ukuran keberhasilan yang jelas.
Ia mempertanyakan, apakah struktur kabinet yang gemuk benar-benar menghasilkan efektivitas kerja yang lebih baik dibandingkan struktur pemerintahan yang lebih sederhana.
"Prabowo menggunakan politik akomodatif yang tidak efektif dengan kabinet yang amat sangat gemuk. Dan keberhasilannya tidak terukur," ujarnya.
Minta Struktur Kabinet Dievaluasi
Bagi Yusfitriadi, persoalan kabinet tidak cukup diselesaikan dengan mengganti menteri.
Ia justru mendorong, adanya evaluasi yang lebih mendasar terhadap struktur pemerintahan.
Menurut dia, pemerintah perlu mempertimbangkan penyederhanaan jumlah kementerian maupun posisi wakil menteri apabila memang ingin membangun pemerintahan yang efektif dan efisien.
"Segera sederhanakan. Untuk menimbulkan kesadaran publik ketika ngomong efektif, efisien, segala macam, sudah, termasuk rangkap jabatan," katanya.
Ia juga menilai, kabinet seharusnya diisi figur yang memiliki kapasitas untuk menerjemahkan visi dan misi presiden ke dalam kebijakan serta program pembangunan nasional.
Karena itu, menurut Yusfitriadi, evaluasi tidak hanya seharusnya menyasar kinerja individu menteri, tetapi juga menyentuh desain kelembagaan secara keseluruhan.
"Yang penting profesional. Jangan terlalu kuat pertimbangan terhadap kekuatan-kekuatan politik," tegasnya.
Khawatir Kepercayaan Publik Makin Menurun
Yusfitriadi memperingatkan, ketidakkonsistenan dalam membangun struktur pemerintahan dapat berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat.
Ia menilai, publik membutuhkan pemerintahan dengan arah yang jelas, struktur yang efisien, serta kebijakan yang konsisten.
Menurutnya, penambahan struktur dan posisi dalam pemerintahan dapat menjadi kontradiksi ketika pemerintah pada saat yang sama membawa agenda efisiensi.
Ia khawatir, kondisi tersebut pada akhirnya menciptakan ketidakpercayaan publik yang semakin serius.
"Saya khawatir ini akan menimbulkan ketidakpercayaan yang akut dari publik yang bermuara pada perilaku-perilaku destruktif," ujar Yusfitriadi.
Baca Juga: KKS BRI Terisi Lagi, Bansos PKH Rp725 Ribu dan BPNT Rp600 Ribu Cair
Yusfitriadi juga mempertanyakan, efektivitas keputusan reshuffle apabila pejabat baru yang ditunjuk pada akhirnya belum tentu mampu menjawab ekspektasi masyarakat.
Menurut dia, pergantian menteri semestinya memiliki dasar evaluasi yang jelas dan bukan semata-mata karena tekanan atau kepentingan politik.
Ia pun mengingatkan, agar Presiden Prabowo memiliki pijakan yang tegas dalam menjalankan visi pemerintahannya.
"Kalau kemudian Prabowo selalu dengar bisikan-bisikan yang tidak jelas, tidak punya pendirian yang kuat, tidak tegas dalam menapaki visi, ya ini kan bisikan-bisikan politik yang didengar. Dan itu yang terjadi hari ini," tutur Yusfitriadi. (*)
Editor : Lucky Lukman Nul Hakim