RADAR BOGOR - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 mencatatkan, postur terbesar sepanjang sejarah.
Pemerintah menetapkan, pendapatan negara sebesar Rp3.435,10 triliun dan belanja negara mencapai Rp4.106,26 triliun.
Dengan besarnya belanja tersebut, APBN 2027 diproyeksikan mengalami defisit Rp671,16 triliun atau setara 2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Baca Juga: Jessica Jane Hamil Anak Pertama, Ungkap Pernah Keguguran dan Kini Pilih Jaga Privasi
Pendapatan dan belanja negara sama-sama naik Rp9,07 triliun dibandingkan usulan awal, sementara target defisit tetap dipertahankan.
Tambahan pendapatan tersebut, berasal dari kenaikan target penerimaan perpajakan sebesar Rp4 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp5,07 triliun.
Tambahan penerimaan itu digunakan, untuk mengimbangi kenaikan belanja agar defisit tetap berada pada target.
Di tengah besarnya postur APBN 2027, Founder Vinus Indonesia, Yusfitriadi mempertanyakan, konstruksi anggaran pemerintah.
Menurut dia, persoalannya bukan sekadar besarnya anggaran, melainkan bagaimana pemerintah menentukan prioritas dan sumber pembiayaannya.
Vinus Soroti Program dengan Anggaran Besar
Yusfitriadi menilai, persoalan sudah muncul sejak penyusunan awal anggaran.
Ia menyoroti, sejumlah program pemerintah yang menurutnya memiliki kebutuhan anggaran yang sulit dibatasi, di antaranya Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes), dan Sekolah Rakyat.
"Yang pertama saya pikir, ini kan sudah salah sejak awal. Ada porsi-porsi anggaran yang tidak terbatas. MBG, berapa pun butuh tambahan anggaran ditambah, itu tidak terbatas. Kedua, Kopdes, berapa pun tambahan anggaran itu tidak terbatas. Ketiga, Sekolah Rakyat, berapa pun anggaran itu tidak terbatas," kata Yusfitriadi kepada Radar Bogor, Sabtu 3 Oktober 2026.
Menurut dia, ketika kebutuhan anggaran sejumlah program terus bertambah, pemerintah pada akhirnya harus mencari sumber pembiayaan tambahan.
Yusfitriadi menyebut, setidaknya ada sejumlah kemungkinan sumber, mulai dari penambahan utang, pengalihan anggaran dari kementerian atau lembaga lain, hingga masuknya pembiayaan dari pihak tertentu dengan kompensasi tertentu.
Baca Juga: Kebakaran di Menteng Kota Bogor Lahap 2 Rumah, Diduga Dipicu Konsleting Listrik
Ia mempertanyakan, apakah pemerintah menggunakan salah satu atau bahkan seluruh skema tersebut untuk memenuhi kebutuhan anggaran.
"Yang mana? Apa tiga-tiganya? Nah, kalau tiga-tiganya, ya berarti kan rusak. Ditambah, kemudian hari ini anggaran APBN itu kebutuhan cukup besar, dari mana lagi dapatnya?," ujarnya.
Dinilai Terlalu Mengandalkan Utang
Yusfitriadi menilai, pemerintah sebenarnya memiliki kapasitas untuk menyusun anggaran secara lebih efektif dan efisien.
Karena itu, menurut dia, persoalan APBN bukan semata-mata berkaitan dengan kemampuan teknis mengelola keuangan negara.
Ia justru mempertanyakan, apakah kepentingan politik lebih dominan dalam menentukan arah kebijakan anggaran.
"Saya kan juga masa sih tidak paham Kementerian Keuangan, para kabinet, bagaimana membangun struktur anggaran yang efektif dan efisien. Saya yakin mereka paham. Tapi karena memang orientasi politiknya lebih besar dibandingkan orientasi kerakyatannya, sehingga terpinggirkan orientasi kerakyatan," katanya.
Yusfitriadi juga mengkritik, ketergantungan terhadap utang sebagai salah satu sumber pembiayaan negara.
Menurut dia, penambahan utang semestinya tidak menjadi jalan utama untuk menutup kebutuhan anggaran tanpa dibarengi upaya memperkuat sumber daya dan potensi ekonomi di dalam negeri.
"Kalau berharap utang terus, ya tidak usah jadi presiden, tidak usah jadi menteri, kita pun bisa. Kalau butuh anggaran, utang. Sementara tidak dibarengi dengan penguatan potensi sumber daya di Indonesia," ujarnya.
Vinus Sebut Risiko Bisa Serius
Ketika ditanya mengenai risiko apabila pola tersebut terus berlangsung, Yusfitriadi memberikan peringatan keras.
Menurut dia, kondisi tersebut berpotensi menekan kemampuan keuangan negara jika tidak dibarengi evaluasi terhadap struktur anggaran secara menyeluruh.
"Itu sangat kolaps, bisa kolaps, itu sangat berbahaya, bahkan mungkin bisa kolaps," kata Yusfitriadi.
Karena itu, ia menilai, berbagai momentum evaluasi terhadap program pemerintah semestinya tidak berhenti pada pergantian pejabat atau pembenahan kasus tertentu.
Baca Juga: Ibu Hamil dan Balita di Balumbangjaya Bogor Dapat Bantuan Program Gemarikan
Menurut dia, pemerintah perlu melakukan evaluasi besar-besaran terhadap konstruksi anggaran agar program yang dibiayai negara benar-benar efektif dan efisien.
"Harusnya ada momentum evaluasi besar-besaran terkait dengan konstruksi anggaran. Tapi ini hanya ganti orang, tidak pernah ada momentum bersih-bersih konstruksi anggaran yang efektif dan efisien," ujarnya.
Usulkan Pola Baru untuk Program MBG
Yusfitriadi kemudian, memberikan contoh melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut dia, kebutuhan anggaran MBG dapat ditekan jika mekanisme pelaksanaannya dibuat lebih terarah dan tidak menggunakan pendekatan yang seragam untuk seluruh siswa.
Ia mengusulkan, agar penerima manfaat ditentukan berdasarkan kebutuhan siswa, bukan otomatis seluruh sekolah.
"Jadi satu sekolah pun bisa saja ada yang tidak membutuhkan. Jangankan sekolah, siswa yang membutuhkan. Tiap sekolah pun ada 200 siswa, mungkin yang membutuhkan cuma 100 atau cuma 50," katanya.
Dalam skema yang dia tawarkan, orang tua siswa dapat menentukan apakah anaknya mengikuti program MBG atau memilih membawa makanan dari rumah maupun membeli makanan di kantin.
Dengan pendekatan tersebut, menurut Yusfitriadi, anggaran dapat lebih terfokus kepada siswa yang memang membutuhkan.
Kantin Sekolah Bisa Jadi Dapur MBG
Selain penentuan penerima manfaat, Yusfitriadi mengusulkan konsep school kitchen atau dapur sekolah.
Menurut dia, kantin yang sudah tersedia di sekolah dapat dimanfaatkan sebagai dapur untuk memasok makanan kepada siswa.
Dengan begitu, sambung dia, pemerintah tidak perlu membangun struktur baru yang berpotensi menambah biaya.
"School kitchen itu polanya kantin jadi dapur. Tidak usah buat struktur-struktur yang menghabiskan triliunan anggaran," ujarnya.
Ia menilai, pengelolaan berbasis sekolah juga memungkinkan pengawasan dilakukan lebih dekat karena proses penyediaan makanan berlangsung di lingkungan sekolah.
Yusfitriadi bahkan menggambarkan, bagaimana kebutuhan bahan makanan dapat dipenuhi melalui potensi ekonomi masyarakat sekitar.
"Misalnya setiap minggu butuh kangkung sekian ton. Tanya, 'Wali murid ada yang menanam kangkung tidak?' Kalau ada, ya sudah, siapkan setiap minggu satu ton. Di sini ada yang peternak ayam tidak, telur-telurnya siapa?" katanya.
Menurut dia, pola tersebut dapat mengurangi ketergantungan terhadap rantai pemasok yang panjang sekaligus membuka ruang bagi keterlibatan masyarakat sekitar sekolah.
CSR Perusahaan Bisa Jadi Sumber Pendukung
Yusfitriadi juga mengusulkan, agar APBN tidak menjadi satu-satunya sumber pembiayaan MBG.
Ia menawarkan skema keterlibatan perusahaan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.
Dalam skema tersebut, jelas Yusfitriadi, APBN berfungsi sebagai stimulus, sementara perusahaan dapat menjadi pendukung bagi sekolah atau siswa di wilayah tertentu.
"Yang ketiga adalah tidak menggunakan APBN murni, APBN hanya stimulan saja, tapi menggunakan pola anak asuh perusahaan melalui dana CSR," ujarnya.
Ia menyontohkan, perusahaan dapat bertanggung jawab mendukung kebutuhan makanan di sejumlah sekolah tertentu dan menyalurkan dukungan langsung melalui mekanisme yang dapat dipantau.
Menurut Yusfitriadi, pola tersebut dapat diterapkan terutama di daerah yang memiliki basis industri atau perusahaan besar.
Sementara, wilayah yang minim perusahaan dapat tetap memperoleh dukungan melalui APBN.
Ia juga membuka kemungkinan adanya subsidi silang antardaerah sesuai dengan kemampuan masing-masing wilayah.
Kopdes Dinilai Lebih Tepat Dimulai dari Pilot Project
Selain MBG, Yusfitriadi menyoroti program Koperasi Desa Merah Putih.
Ia menilai, pembentukan koperasi sebaiknya tidak dilakukan serentak dalam skala besar.
Menurut dia, pemerintah dapat terlebih dahulu menjalankan program tersebut sebagai proyek percontohan di sejumlah kecamatan atau desa.
"Kopdes pilot project saja, berapa kecamatan dulu, berapa desa dulu. Dan mendirikan Kopdes itu menggunakan etika berkoperasi," katanya.
Ia berpandangan, koperasi seharusnya dibangun berdasarkan kesadaran masyarakat desa dan partisipasi anggotanya.
Baca Juga: KKS Bank Ini Terus Bertambah, Bansos PKH Rp750 Ribu dan BPNT Rp600 Ribu Cair
Salah satu contohnya, kata dia, dimulai dengan mengajak aparat dan masyarakat desa untuk berkontribusi dalam pembentukan koperasi.
"Dimulai dari penyadaran desanya, 'Hei aparat desa, ayo kita iuran untuk membuat koperasi.' Itu namanya etika mendirikan koperasi," ujarnya.
Yusfitriadi menilai, model percontohan memungkinkan pemerintah melihat terlebih dahulu apakah konsep tersebut berjalan sebelum diperluas secara nasional.
"Kalau sudah berhasil baru dijadikan role model," katanya.
Bagi Yusfitriadi, pendekatan bertahap tersebut dapat menjadi bagian dari upaya membangun struktur anggaran yang lebih terkendali.
Menurut dia, pemerintah perlu memastikan setiap program memiliki desain yang jelas, terukur, dan sesuai kemampuan keuangan negara sebelum diperluas dalam skala besar. (*)
Editor : Lucky Lukman Nul Hakim