RADAR BOGOR—Megamendung merupakan salah satu wilayah kecamatan di Kabupaten Bogor yang berada di Kawasan wisata dingin Jalur Puncak.
Namun, di balik rindangnya pepohonan dan arus wisatawan yang ramai, tersimpan kisah panjang tentang bagaimana Megamendung berkembang dari tempat konflik agraria menjadi tempat wisata alami yang ramah lingkungan.
Berawal dari Koflik Lahan jadi Investasi Hijau
Menurut Camat Megamendung Ridwan, pesona wilayahnya tidak tercipta secara instan. Tempat wisata di Kecamatan Megamendung sudah ada sejak lama, bukan dibangun.
Baca Juga: Irna, PNS Viral Tak Setuju Gerakan Sarebu Sapoe Akhirnya Temui Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi
"Baru belakangan ini semakin ramai karena adanya langkah pemerintah dan masuknya investor," kata Ridwan akhir pekan lalu.
Sebagai putra daerah, Ridwan masih mengingat situasi setelah reformasi 1998, ketika banyak orang menyerobot lahan negara.
Ada dua efek kata dia. Pertama, hutan dan kebun teh yang dimiliki PTPN digunduli. Kedua, muncul konflik lahan meskipun tanah itu milik negara. "Dua masalah ini cukup lama," kenangnya.
Pemerintah daerah sempat kewalahan oleh keadaan ini. Lahan negara rusak, konflik agraria terus berlanjut, dan ekonomi warga stagnan. Tetapi 10 tahun kemudian, penampilan Megamendung mulai berubah.
"Sejak saya menjabat camat pada 2023, tidak ada lagi laporan perselisihan tanah. Ini dampak positif dari masuknya investasi," katanya.
Beberapa investor besar mulai muncul, termasuk Eiger Adventure Land (EAL) dan Gym Station Indonesia (GSI).
Baca Juga: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Makan Bareng di Kondangan Indramayu Ditemani Teteh Geulis
Menurutnya, ada empat keuntungan utama dari kehadiran investor. Tanah negara yang telah diserobot kembali ke negara, kawasan gundul direboisasi, investor memberi kontribusi kepada negara, dan warga memperoleh lapangan kerja.
"Yang paling penting, mereka peduli terhadap lingkungan. Contohnya, Sungai Cisuka di wilayah ini tidak pernah banjir meski ada pembangunan," tuturnya.
Ridwan menganggap pola investasi seperti ini sesuai dengan rencana Presiden Prabowo Subianto yang menekankan penyerapan tenaga kerja dan hilirisasi.
“Salah satunya melalui sektor ketenagakerjaan, hilirisasi investasi di sini membantu mengurangi pengangguran,” tambahnya.
Akademisi: Sinergi dan Tata Kelola adalah Kunci Ekowisata
Menurut M. Yogie Syahbandar, pakar Perencanaan Wilayah dan Kota di Universitas Pakuan (Unpak), Kabupaten Bogor memiliki potensi besar untuk mengembangkan ekowisata berbasis masyarakat.
Menurutnya, Bogor memiliki potensi wisata alam yang sangat beragam—mulai dari pegunungan, pertanian, gua, hingga hutan.
Karakteristik pedesaannya yang kuat menjadikannya ideal untuk wisata berbasis pemberdayaan masyarakat lokal.
Baca Juga: Tiga Pemain Terbaik Indonesia Kala Menghadapi Arab Saudi, Ada Nama Kevin Diks
Namun, Yogie menegaskan bahwa pengembangan ekowisata tidak dapat dilakukan secara sembarangan; itu perlu mempertimbangkan faktor sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan, serta tata kelola kelembagaan dan infrastruktur.
"Termasuk promosi dan pembentukan kelompok ekowisata sebagai penggerak local," kata Ketua Korwil ASPI Jabodetabek ini.
Dia percaya bahwa keterlibatan korporasi seperti Eiger bisa mempercepat pengembangan ekowisata. Sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan pengusaha harus ada dalam konsep triple helix.
Program ekowisata dapat dimulai, dipercepat, dan dilaksanakan oleh perusahaan. Yogie menyatakan bahwa yang penting adalah mempertahankan koridor sosial, ekonomi, dan lingkungan.
Ia menyatakan bahwa merek besar yang peduli terhadap alam dapat menjadi katalisator untuk kemajuan berkelanjutan.
"Biasanya, perusahaan yang peduli terhadap lingkungan akan menjalankan usaha yang sejalan dengan prinsip konservasi, namun tetap harus diawasi agar tidak menyalahi tujuan pelestarian," tuturnya.
DPRD: Menjaga Keseimbangan Ekonomi dan Lingkungan
Fahirmal Fahim, Anggota DPRD Kabupaten Bogor, mengingatkan betapa pentingnya memastikan bahwa penataan wilayah dan kesejahteraan masyarakat seimbang.
"Kawasan Puncak bukan hanya tempat wisata, tetapi juga sumber penghasilan bagi ribuan warga. Karena itu, kami berharap pemerintah memberi ruang transisi dan pendampingan bagi para pelaku usaha yang sedang melengkapi izin atau menyesuaikan dengan ketentuan," paparnya.
Fahirmal menegaskan bahwa pihaknya akan terus memastikan bahwa kebijakan pembangunan menguntungkan warga tanpa mengganggu lingkungan.
Baca Juga: Kontrak Lewandowski Habis Tahun Depan, Barcelona Targetkan Striker Timnas Kamerun sebagai Pengganti
"Kami percaya, kebijakan yang baik adalah yang mampu melindungi alam sekaligus menyejahterakan masyarakat," ungkapnya.
Harapan Masyarakat di Megamendung
Megamendung sekarang lebih dikenal sebagai kawasan ekowisata daripada sekadar tempat wisata menuju Puncak.
Namun, warga masih khawatir tentang PHK yang meningkat sebagai akibat dari penutupan sementara beberapa tempat wisata di tengah-tengah pembangunan.
Salah satunya adalah Atang (70), warga Sukagalih yang bekerja sebagai tukang kebun di kawasan ekowisata EAL sejak 2019. Ia menyaksikan transformasi lahan tandus menjadi lebih hijau.
Ia diajarkan cara menanam dan merawat tanaman yang cocok di sini serta pentingnya menjaga alam.
"Pohon yang saya tanam tiga tahun lalu sekarang sudah besar. Tapi tempat kerja saya ditutup, penghasilan saya terganggu," ujarnya.
Atang dan dua anaknya, yang juga bekerja di EAL, berharap kebijakan penutupan pemerintah dipertimbangkan dengan cermat.
Lihatlah ini dengan hati-hati. Dia menyimpulkan dengan optimis bahwa banyak warga Megamendung senang dengan pembangunan ekowisata di kampung mereka. (***)
Editor : Yosep Awaludin