Waspada Pungli Penurunan Desil Bansos hingga Rp900 Ribu, Simak Cara Urus Sendiri Secara Gratis

 

RADAR BOGOR - Bagi masyarakat luas, khususnya calon penerima bansos, diminta untuk segera melaporkan jika menemukan oknum petugas yang meminta imbalan uang dengan dalih memuluskan proses penurunan desil kemiskinan.

 

Pastikan Anda memahami bahwa seluruh layanan pemutakhiran data bansos dalam sistem pemerintah bersifat gratis dan tanpa pungutan biaya sepeser pun.

 

Kabar mengejutkan datang dari tertangkapnya oknum petugas di salah satu wilayah yang diduga melakukan pungutan liar (pungli) kepada masyarakat rentan.

 

 

Nominal yang diminta dkabarkan tidak main-main, berkisar antara Rp600.000 hingga Rp900.000 per KPM, melansir dari kanal YouTube Pendamping Sosial.

 

Modus operandinya adalah menjanjikan penurunan peringkat desil (dari desil mampu ke desil miskin) agar nama warga tersebut muncul kembali sebagai penerima bantuan PKH atau BPNT. Tindakan ini merupakan pelanggaran berat dan pelakunya dapat diproses secara hukum pidana.

 

Menanggapi hal tersebut, Kemensos melalui akun sosial media resminya menegaskan bahwa semua proses dalam penyaluran bantuan sosial adalah gratis.

 

 

“Layanan bantuan sosial adalah hak rakyat. Setiap proses layanan mulai dari pendaftaran pemutakhiran data hingga penyaluran bantuan sosial tidak dipungut biaya apapun,” jelas video dalam unggahan akun instagram @kemensosri.

 

 

Pemerintah sebenarnya telah menyediakan fasilitas bagi warga yang merasa kondisi ekonominya memburuk namun masih tercatat di desil tinggi (desil 5-10). Anda tidak perlu perantara, cukup lakukan langkah berikut:

 

 

1. Instal Aplikasi Cek Bansos: Unduh aplikasi resmi milik Kementerian Sosial di Play Store.

 

2. Gunakan Fitur Usul-Sanggah: Ajukan pembaharuan data ekonomi Anda dengan melampirkan foto kondisi rumah terbaru.

 

3. Manfaatkan Golden Time: Lakukan pengajuan di awal bulan, tepatnya antara tanggal 1 hingga 10. 

 

Data yang masuk di periode ini akan diproses lebih cepat untuk masuk dalam daftar survei lapangan (ground check) di bulan berikutnya.

 

 

 

Selain masalah sinkronisasi data kependudukan (NIK), kini ada penyebab baru bantuan sosial terhenti secara tiba-tiba, indikasi transaksi game online terlarang.

 

Pemerintah mulai memperketat pengawasan terhadap KPM yang datanya terdeteksi masuk dalam ekosistem aktivitas ilegal tersebut.

 

Jika Anda merasa bantuan terhenti bukan karena alasan ekonomi atau game online terlarang, segera lakukan sinkronisasi data di operator desa/kelurahan atau dinas sosial setempat.

 

 

Pastikan data di KTP, Kartu Keluarga, dan sistem bansos sudah benar-benar padan agar hak bantuan Anda bisa diaktifkan kembali tanpa harus membayar sepeser pun kepada oknum.***