Info Distribusi Bansos Per 28 Mei 2026: Peralihan Data dari DTKS ke DTSEN BPS, Cek Data Anda Harus Sinkron dengan Dukcapil

RADAR BOGOR - Pemerintah Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian besar pada penguatan bansos pasca Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.
Dilansir dari Youtube ERABARU BANSOS, Langkah strategis ini diwujudkan melalui komitmen penyaluran bantuan pangan non-tunai tambahan yang ditargetkan menyasar 33 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh pelosok negeri.
Langkah proaktif ini diambil sebagai intervensi langsung negara dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian iklim.
Cuaca ekstrem, risiko banjir di sebagian wilayah Sumatra, hingga ancaman gagal panen akibat kemarau panjang memicu potensi lonjakan harga komoditas pokok strategis.
1. Peralihan Sektor Data: Dari DTKS Menuju DTSEN BPS
Satu hal mendasar yang menjadi pemicu dinamika penyaluran bantuan sosial reguler seperti PKH dan BPNT belakangan ini adalah adanya reformasi administrasi data kemiskinan di tingkat pusat.
Pemerintah secara resmi memberlakukan basis data tunggal yang dikelola secara terpusat untuk menjamin asas tepat sasaran.
Baca Juga: Bergerak Cepat, Kapolsek Beberkan Kronologis Pembegalan di Tenjo Bogor hingga 1 Pelaku Ditangkap
"Kunci yang dilakukan oleh Bapak Presiden menuju bansos tepat sasaran adalah dengan menerbitkan Inpres nomor 4 tahun 2025. Inpres ini menyangkut DTSEN data tunggal sosial dan ekonomi nasional yang dikelola oleh BPS. Jadi seluruh data sekarang yang mengelola adalah BPS. Dulu Kementerian Sosial punya data sendiri namanya DTKS. Sekarang itu sudah tidak berlaku lagi dan yang berlaku adalah DTSEN," ujar narator dalam YouTube ERABARU BANSOS.
Implikasi dari transisi ke Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) ini mencakup proses pemeringkatan tingkat kesejahteraan masyarakat secara ketat dari desil 1 hingga desil 10.
Konsekuensinya, KPM yang pada periode sebelumnya terdaftar sebagai penerima, bisa saja kehilangan haknya jika pada pemutakhiran berkala posisi ekonominya dinilai naik kelas (misalnya bergeser dari desil 4 ke desil 5).
2. Redefinisi Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) Tambahan
Masyarakat diimbau untuk tidak menyamakan program jaring pengaman pasca-lebaran haji ini dengan bantuan uang tunai reguler senilai Rp200.000 yang biasa ditransfer ke rekening KKS.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




