Bansos Terindikasi Transaksi Online Terlarang tapi Merasa Tidak Melakukan? Begini Cara Sanggahnya

RADAR BOGOR - Bagi keluarga penerima manfaat atau KPM yang bantuan sosial atau bansosnya tidak cair pada tahap ketiga tahun 2026 karena muncul keterangan terindikasi game online terlarang, namun merasa tidak pernah melakukan aktivitas tersebut, ada langkah resmi yang bisa ditempuh untuk mengajukan sanggahan.

Dilansir dari YouTube Pendamping Sosial, langkah pertama yang harus dilakukan adalah segera melapor ke petugas setempat guna mengajukan sanggahan.

Proses sanggahan ini tidak bisa dilakukan secara mandiri oleh KPM, melainkan harus melalui petugas atau operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) yang berada di desa atau kelurahan setempat, maupun melalui pendamping sosial yang bertugas di wilayah tersebut.

Baca Juga: Bansos Tidak Cair karena Indikasi Transaksi Terlarang, Ini Penjelasan dari Pendamping PKH

Sebelum sanggahan diajukan, biasanya KPM akan melalui proses asesmen terlebih dahulu untuk memastikan apakah benar yang bersangkutan tidak melakukan aktivitas game online terlarang, atau hanya sekadar pembelaan tanpa dasar yang jelas.

Jika hasil asesmen menunjukkan bahwa KPM memang tidak terlibat, maka proses sanggahan dapat segera dilaporkan melalui petugas SIKS-NG setempat.

Namun, apabila hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa memang benar terdapat anggota keluarga yang melakukan aktivitas game online terlarang, kondisi ini tidak dapat diperbaiki lagi.

Status tersebut hanya bisa dijadikan pelajaran agar ke depannya tidak lagi melakukan pelanggaran serupa, mengingat dampaknya bisa berakibat fatal terhadap status kepesertaan bantuan sosial.

Baca Juga: Update Pencairan BPNT dan Jadwal Penyaluran Bansos Beras 30 Kg, Simak Bukti dan Daftar Daerahnya

Perlu dipahami, meskipun hanya satu anggota keluarga yang melakukan aktivitas game online terlarang, dampaknya akan dirasakan oleh seluruh anggota keluarga yang tercatat dalam satu Kartu Keluarga yang sama.

Seluruh anggota keluarga tersebut berpotensi kehilangan kesempatan untuk menerima bantuan sosial, termasuk bagi keluarga yang masih memiliki anak-anak yang membutuhkan biaya pendidikan dan sangat bergantung pada bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Kondisi ini menjadi pengingat penting bagi seluruh keluarga penerima manfaat untuk senantiasa menghindari aktivitas transaksi game online terlarang dalam bentuk apa pun, baik secara langsung maupun melalui penyalahgunaan akun dompet digital oleh anggota keluarga lain.