Bansos PKH BPNT Exclude Masih Bisa Cair, Ini 3 Penyebab yang Perlu Dicek

RADAR BOGOR - Tidak menerima pencairan bantuan sosial (bansos) pada periode berjalan tidak selalu berarti nama KPM sudah dicoret untuk selamanya. Ada sejumlah kondisi yang membuat bantuan tertahan atau tidak masuk dalam penyaluran, tetapi statusnya masih dapat ditindaklanjuti setelah data yang menjadi penyebabnya diperbaiki.

Hal ini terutama perlu diperhatikan KPM yang mendapati perubahan status kepesertaan secara tiba-tiba. Daripada hanya menunggu pencairan berikutnya, penerima dapat meminta penjelasan mengenai kondisi datanya kepada pendamping sosial atau operator SIKS-NG di desa maupun kelurahan.

Melansir dari kanal Youtube Diary Bansos pada Selasa, 22 September 2026, beberapa persoalan bahkan berkaitan dengan perubahan kondisi data, bukan semata-mata karena KPM tidak lagi memenuhi ketentuan penerima.

Baca Juga: Tes POLTEKPIN Tidak Berhenti di CAT, Ada Tes Kesehatan hingga Kesamaptaan

Perubahan Desil Dapat Memengaruhi Kepesertaan

Salah satu hal yang perlu diperiksa adalah posisi desil dalam data kesejahteraan. KPM yang sebelumnya berada pada kelompok desil 1 sampai 4 dapat mengalami perubahan hasil pemutakhiran sehingga masuk ke kelompok desil yang lebih tinggi.

Perubahan tersebut dapat berpengaruh terhadap kelayakan menerima bantuan. Namun, apabila kondisi data kemudian berubah dan hasil pemutakhiran menempatkan keluarga kembali pada kelompok yang sesuai, kepesertaan dapat diproses kembali.

KPM yang merasa kondisi datanya tidak sesuai dapat mengajukan pembaruan melalui desa atau kelurahan. Pengusulan juga dapat dilakukan secara mandiri melalui aplikasi Cek Bansos, kemudian data akan melalui tahapan pemeriksaan sebelum hasilnya digunakan dalam penetapan berikutnya.

Baca Juga: Cek Proyek GOR Pajajaran Senilai Rp32 Miliar, DPRD Kota Bogor Minta Kontraktor Kejar Target

Data Keluarga yang Belum Sinkron Juga Perlu Diperiksa

Tidak munculnya komponen PKH dalam data juga dapat berdampak pada pencairan. Misalnya, terdapat anggota keluarga yang masih bersekolah tetapi informasi tersebut belum terbaca secara selaras antara data pendidikan dan sistem bantuan.

Dalam keadaan seperti ini, persoalannya bukan sekadar dana belum masuk, tetapi data yang menjadi dasar pemberian PKH perlu dipastikan terlebih dahulu.