Waspada Link Palsu BLT Kesra, Pendamping PKH Ingatkan Modus Penipuan Data Pribadi

RADAR BOGOR - Selain isu belum adanya kepastian resmi soal BLT Kesra 2026, pendamping PKH Achmad Haris Efendy juga mengungkap adanya modus penipuan yang memanfaatkan momen ramainya informasi BLT Kesra ini.

Modus tersebut berupa penyebaran tautan atau link palsu yang mengatasnamakan program bantuan pemerintah.

Modus Link Pengecekan Penerima BLT Kesra

Baca Juga: BLT Kesra 2026 Belum Ada Kepastian Resmi, Ini Penjelasan Pendamping PKH

Menurut Achmad Haris Efendy dalam YouTube pribadinya Ach Haris Efendy, beberapa warga melaporkan menerima pesan melalui WhatsApp yang mengarahkan untuk mengklik tautan tertentu guna mengecek status penerima BLT Kesra.

"Kemarin ada link seperti itu... jadi ada yang seperti itu di-share. Nah, ada yang menekan link itu. Jadi di WA-nya ditekan, habis itu dia diminta memasukkan nama lengkap, nomor induk kependudukan, alamat, dan sebagainya," jelasnya.

Ia mengingatkan bahwa mengisi data pribadi lengkap melalui tautan semacam itu sangat berisiko dan bisa menjerumuskan korban ke dalam penipuan.

Baca Juga: Bukti Pencairan Susulan BPNT dan PKH Tahap 3 Masih Berlangsung, Ini Daftarnya

"Jika Anda mengisi identitas lengkap, Bapak, Ibu, ya, nah itu bisa jadi Anda sudah terjerumus pada penipuan. Karena Bapak Ibu sekarang banyak sekali modus penipuan," ungkapnya.

Data Pribadi Berisiko Disalahgunakan

Ia menjelaskan bahwa data pribadi yang telah diisi berpotensi disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk berbagai kepentingan ilegal.

Baca Juga: Sudah Terdaftar PKH atau BPNT, Masih Perlu Daftar Perlinsos? Ini Jawabannya

"Begitu identitasnya diisi, sehingga identitas Anda yang sudah diisi itu ternyata disalahgunakan, entah untuk judi online, entah untuk pinjaman online, atau lain sebagainya yang menghasilkan uang dengan menjual identitas diri," paparnya.

Pemerintah Tidak Pernah Sebar Link Semacam Itu

Achmad Haris Efendy menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah menyebarkan tautan pendaftaran atau pengecekan bansos melalui pesan pribadi seperti WhatsApp.

Baca Juga: Persiapan Pencairan Bansos Tahap 4 Oktober-Desember, Ini Kategori KPM yang Diproses Duluan

"Perlu saya sampaikan di sini bahwasanya dari informasi dari pemerintah, itu tidak pernah sama sekali membuka link yang seperti itu. Apalagi dia mengatasnamakan pemerintah," tegasnya.