KPM Bansos PKH BPNT Bersiap, Pendataan Perlinsos Mulai Dibuka Oktober
RADAR BOGOR - Bagi penerima bantuan sosiall (bansos) PKH dan BPNT, penggunaan KKS perlu dilakukan secara hati-hati, mulai dari cara menyimpan kartu hingga aktivitas transaksi pada rekening yang digunakan untuk menerima bantuan. Di sisi lain, rencana penerapan bansos digital 2027 juga membuat KPM perlu mengetahui mekanisme pendataan melalui portal Perlinsos.
Informasi yang dibagikan kanal YouTube Cek Bansos pada Jumat, 25 September 2026 menyebutkan bahwa pemegang KKS dari BSI, Mandiri, BRI, maupun BNI perlu menyimpan dan mengelola kartunya sendiri. Kartu tidak dianjurkan dipinjamkan atau dititipkan kepada pihak lain, termasuk ketua RT, perangkat desa, pendamping PKH, ketua kelompok, maupun tetangga.
Jangan Jadikan KKS sebagai Rekening Penampung
KPM juga diingatkan agar tidak menjadikan rekening KKS sebagai tempat menyimpan atau menampung dana dalam jumlah besar.
KPM juga perlu menghindari penggunaan rekening KKS sebagai tempat masuknya dana dari pihak lain, terlebih jika transfer tersebut bernilai besar atau terjadi berulang kali. Transaksi yang tidak berkaitan dengan bansos dapat membuat aktivitas rekening terlihat berbeda dari fungsi utamanya.
Salah satu contoh yang dibahas adalah penerima bansos yang meminjamkan KKS kepada tetangga untuk menerima kiriman keluarga dari luar negeri senilai Rp5 juta hingga Rp15 juta. Pola transaksi seperti ini berpotensi menimbulkan persoalan ketika data ekonomi penerima diperiksa atau diperbarui.
Baca Juga: Warga Resah Soal Parkir Liar hingga Kemacetan, Kapolda Jabar Minta Polresta Bogor Kota Tangani
Sementara itu, penggunaan dana bansos untuk kebutuhan keluarga merupakan hal yang berbeda. Yang perlu dihindari adalah menjadikan rekening KKS sebagai rekening penampungan transfer pihak lain.
Apakah KPM Harus Daftar Ulang di Perlinsos?
Berdasarkan informasi yang tersedia, proses registrasi dan pendataan direncanakan berlangsung mulai Oktober hingga Desember.
Pembukaan layanan Perlinsos direncanakan dilakukan bertahap, dengan cakupan sekitar 258 kabupaten/kota yang sebelumnya belum mendapatkan akses ke sistem tersebut. Karena pembukaan dilakukan bertahap, KPM perlu mengikuti informasi sesuai wilayah masing-masing.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
